Ketua DPRD Mahakam Ulu Tuntut Standar Tinggi Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltim
UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, melontarkan instruksi tegas kepada seluruh pihak pelaksana proyek infrastruktur di wilayah perbatasan. Ia menyatakan bahwa pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Mahakam Ulu di Kalimantan Timur dengan wilayah Kalimantan Utara tidak boleh sekadar selesai secara fisik. Proyek strategis ini harus mengutamakan kualitas material dan pengerjaan yang mumpuni agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.
Pernyataan tersebut muncul setelah Devung melakukan peninjauan lapangan secara langsung pada Kamis (2/7/2026). Ia menilai bahwa aksesibilitas merupakan kunci utama dalam memecah isolasi geografis yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi di pelosok Kalimantan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang mengalir ke proyek ini harus menghasilkan output infrastruktur yang kokoh dan tahan terhadap tantangan alam yang ekstrem di pedalaman.
Urgensi Kualitas Jalan di Medan Berat Perbatasan
Membangun jalan di wilayah perbatasan bukan sekadar menyatukan dua titik di peta. Pengembang menghadapi tantangan topografi yang berat dan kondisi tanah yang tidak stabil. Devung Paran menggarisbawahi bahwa mengabaikan aspek kualitas hanya akan menyebabkan pemborosan anggaran di masa depan akibat biaya perawatan yang membengkak.
- Ketahanan jalan terhadap curah hujan tinggi di wilayah Mahakam Ulu.
- Penggunaan spesifikasi material yang sesuai dengan beban kendaraan logistik.
- Pentingnya sistem drainase yang terintegrasi agar badan jalan tidak mudah tergerus air.
- Pengawasan ketat dari instansi terkait selama proses pengerasan dan pengaspalan.
Infrastruktur yang bermutu rendah hanya akan menjadi beban daerah. Devung mengingatkan bahwa masyarakat telah menunggu kehadiran akses darat ini selama puluhan tahun. Kegagalan dalam menjaga mutu pembangunan sama saja dengan mengkhianati harapan warga yang ingin melihat Mahakam Ulu lebih maju dan setara dengan kabupaten lain di Kalimantan Timur.
Dampak Ekonomi dan Transformasi Sosial Masyarakat
Pembangunan jalan perbatasan ini memegang peran sentral sebagai urat nadi perekonomian baru. Selama ini, biaya logistik menuju Mahakam Ulu sangat tinggi karena ketergantungan pada jalur sungai yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air. Dengan adanya akses darat yang berkualitas, arus barang dan jasa dari dan menuju Kalimantan Utara akan semakin lancar.
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah akan menurunkan harga kebutuhan pokok secara signifikan. Selain itu, sektor perkebunan dan pertanian lokal akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot proyek ini sebagai bagian dari penguatan beranda depan negara.
Pengawasan Legislatif Terhadap Proyek Strategis
Sebagai ketua lembaga legislatif, Devung Paran memastikan bahwa DPRD Mahakam Ulu akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Pihaknya tidak segan untuk memanggil kontraktor maupun dinas terkait jika menemukan indikasi pengerjaan yang asal-asalan di lapangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati dalam pengerjaan proyek perbatasan ini.
- Melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala ke lokasi proyek.
- Membuka saluran aduan masyarakat terkait kendala pembangunan di lapangan.
- Mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
- Memastikan penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan jalan.
Keberhasilan proyek ini nantinya akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Mahakam Ulu. Dengan standar pembangunan yang tinggi, jalan perbatasan ini tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga mesin penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di perbatasan Kaltim-Kaltara.
