Saksi Beberkan Aliran Dana Suap Untuk Memangkas Tagihan PNBP Sebesar Rp 28 Miliar
JAKARTA – Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan, memberikan kesaksian mengejutkan dalam persidangan kasus dugaan suap yang menyeret mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tjia mengakui bahwa tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perusahaannya turun drastis hingga Rp 28 miliar. Pengurangan signifikan ini terjadi sesaat setelah pihaknya menyerahkan uang senilai Rp 1 miliar kepada terdakwa melalui perantara.
Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Tjia untuk memperkuat dakwaan mengenai adanya manipulasi dalam kewajiban pembayaran negara. Tjia menjelaskan bahwa awalnya perusahaan menghadapi kendala besar terkait perhitungan kewajiban PNBP yang sangat tinggi. Namun, setelah melakukan komunikasi intensif dan memberikan komitmen fee, beban tersebut menyusut secara tidak wajar. Jaksa terus mencecar saksi mengenai motif di balik pemberian uang tersebut, yang kemudian saksi akui sebagai upaya mempermudah urusan birokrasi dan meringankan beban finansial perusahaan kepada negara.
Skema Pengurangan Tagihan PNBP Melalui Jalur Belakang
Praktik lancung ini melibatkan koordinasi yang rapi antara pihak swasta dan oknum pejabat negara. Tjia membeberkan bahwa tanpa adanya intervensi dari sosok yang memiliki pengaruh di lembaga negara, mustahil tagihan PNBP bisa berubah dalam waktu singkat. Penurunan tagihan dari puluhan miliar menjadi jumlah yang jauh lebih kecil mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara secara langsung.
- Pemberian uang Rp 1 miliar dilakukan secara bertahap untuk menyamarkan transaksi.
- Saksi mengakui adanya pertemuan khusus untuk membahas teknis pemotongan tagihan PNBP.
- Pihak perusahaan merasa ‘terbantu’ meskipun menyadari tindakan tersebut melanggar hukum.
- Oknum perantara berperan sebagai penghubung utama antara direksi perusahaan dengan pejabat Ombudsman.
Kasus ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. Jika otoritas pengawas seperti Ombudsman justru terlibat dalam praktik suap, maka integritas sistem administrasi publik berada dalam ancaman serius. Jaksa menegaskan bahwa setiap sen yang hilang dari tagihan PNBP merupakan kerugian nyata bagi pembangunan nasional yang seharusnya dibiayai dari pendapatan tersebut.
Analisis Kritis: Integritas Lembaga Pengawas dalam Pusaran Korupsi
Munculnya kasus ini mengharuskan pemerintah melakukan audit total terhadap sistem perhitungan PNBP di berbagai sektor industri, terutama pertambangan dan sumber daya alam. Pejabat publik seharusnya berfungsi sebagai benteng integritas, namun fakta di persidangan menunjukkan kerentanan yang besar terhadap godaan material. Pengurangan tagihan hingga Rp 28 miliar bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata betapa murahnya harga integritas di hadapan komitmen fee yang hanya sebagian kecil dari total kewajiban.
Selain mengejar pelaku suap, aparat penegak hukum juga perlu mendalami keterlibatan pihak lain di internal instansi terkait. Fenomena ini sering kali bukan merupakan aksi tunggal, melainkan sistem yang terstruktur untuk menggerus pendapatan negara demi kepentingan pribadi dan kelompok. Masyarakat menunggu putusan tegas dari majelis hakim untuk memberikan efek jera, sekaligus sebagai pengingat bahwa tidak ada ruang bagi manipulasi pajak maupun PNBP di tanah air.
Artikel ini berkaitan erat dengan penyelidikan sebelumnya mengenai aliran dana ilegal di lembaga negara yang terus menjadi sorotan publik. Reformasi birokrasi yang digadang-gadang pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa transparansi bukan sekadar jargon, melainkan praktik nyata yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
