Ekonom Kritik Target Pajak RAPBN 2027 yang Terlalu Ambisius di Tengah Pelemahan Ekonomi
JAKARTA – Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memberikan peringatan keras terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Ia menilai postur anggaran yang dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengusung indikator makro yang terlampau optimistis. Fokus utama kritik ini tertuju pada target penerimaan pajak yang dianggap tidak realistis karena mengabaikan tren pelambatan ekonomi domestik yang sedang terjadi saat ini.
Huda menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menetapkan angka pertumbuhan dan target pendapatan. Menurutnya, penetapan target yang terlalu tinggi tanpa basis data yang kuat justru berpotensi menciptakan defisit anggaran yang membengkak di masa depan. Kondisi ini kian mengkhawatirkan mengingat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan adanya ketidakpastian geopolitik global yang membayangi stabilitas ekonomi nasional.
Anomali Target Pajak di Tengah Lesunya Ekonomi
Pemerintah tampaknya tetap mematok angka penerimaan negara yang cukup tinggi untuk membiayai berbagai program strategis. Namun, para pengamat melihat adanya kesenjangan besar antara ambisi pemerintah dengan realitas di lapangan. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain:
- Abaikan Pelambatan Konsumsi: Indikator konsumsi rumah tangga menunjukkan tren stagnasi, yang berdampak langsung pada setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Ketimpangan Sektor Industri: Banyak sektor manufaktur yang justru mengalami kontraksi, sehingga kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan diprediksi akan menurun.
- Ketergantungan Komoditas: Anggaran masih sangat bergantung pada harga komoditas global yang fluktuatif dan sulit dikendalikan oleh kebijakan domestik.
Nailul Huda menekankan bahwa memaksakan target pajak yang tinggi di tengah lesunya aktivitas bisnis dapat mematikan gairah investasi. Jika pemerintah terus mengejar target melalui intensifikasi pajak yang agresif, maka pelaku usaha mungkin akan menahan ekspansi mereka, yang pada akhirnya justru menurunkan basis pemajakan di tahun-tahun berikutnya.
Risiko Defisit dan Beban Utang Masa Depan
Ketidaksinkronan antara target pendapatan dan realisasi belanja merupakan ancaman serius bagi ketahanan fiskal Indonesia. Apabila penerimaan pajak gagal mencapai target, pemerintah dipastikan akan menambah porsi utang untuk menutup celah pembiayaan. Hal ini selaras dengan kekhawatiran banyak pihak mengenai keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang, terutama untuk mendanai proyek-proyek mercusuar yang memerlukan biaya besar.
Selain itu, pengelolaan anggaran yang kurang disiplin dapat menurunkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang seimbang. Oleh karena itu, RAPBN 2027 memerlukan revisi yang lebih membumi agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan periode berikutnya.
Analisis: Urgensi Relaksasi dan Diversifikasi Pendapatan
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah sebaiknya mulai mempertimbangkan strategi diversifikasi pendapatan negara non-pajak. Alih-alih hanya mengandalkan pajak masyarakat dan pelaku usaha yang sedang kesulitan, pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam secara lebih transparan dan efisien. Peninjauan kembali terhadap alokasi belanja yang tidak mendesak juga menjadi kunci agar postur anggaran tetap sehat.
Analisis kritis ini senada dengan diskusi sebelumnya mengenai efektivitas belanja modal yang seringkali tidak memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang instan bagi masyarakat luas. Menghubungkan strategi fiskal ini dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tantangan terbesar bagi kabinet Prabowo dalam lima tahun ke depan. Tanpa koreksi mendasar, RAPBN 2027 hanya akan menjadi dokumen formalitas yang gagal menjawab tantangan ekonomi riil di tingkat akar rumput.
