KALTIMNEWSROOM.COM – Tim Bawaslu gagal mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU saat mengawasi proses verifikasi syarat calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan kendala tersebut dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Keterangan itu muncul saat Bawaslu memberikan jawaban atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Salah satu materi gugatan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Syarat Cawapres
Bagja mengatakan Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan selama tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Namun, proses tersebut menghadapi sejumlah kendala. Petugas KPU memeriksa kelengkapan dokumen melalui Silon dalam waktu singkat sehingga tim Bawaslu kesulitan mencermati pemeriksaan.
“Petugas pemeriksaan kelengkapan KPU memeriksa kelengkapan di Silon secara cepat sehingga tim pengawas dari Bawaslu mengalami kesulitan dalam mencermati proses pemeriksaan kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon,” ujar Bagja.
Bawaslu juga menyebut petugas KPU membatasi pengawasan. Salah satunya dengan melarang tim pengawas mendokumentasikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon.
Bawaslu Hanya Memiliki Waktu Dua Hari
Menurut Bagja, tahapan verifikasi bakal pasangan calon berlangsung sejak 19 Oktober sampai 3 November 2023.
Bawaslu menyebut tim pengawas hanya memiliki waktu dua hari untuk memastikan proses verifikasi bakal pasangan calon melalui Silon PWP.
“Artinya Bawaslu hanya mempunyai waktu 2 hari untuk memastikan pengawasan verifikasi bakal pasangan calon melalui Silon PWP,” kata Bagja.
Dalam pelaksanaannya, tim Bawaslu tidak dapat mengakses sistem tersebut hingga batas akhir verifikasi.
Sistem Silon KPU Menolak Akses Bawaslu
Bagja menjelaskan tim Bawaslu sempat mencoba masuk ke Silon PWP untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Namun, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa akun Bawaslu tidak memiliki akses untuk login.
“Namun sampai dengan batas akhir tersebut faktanya Bawaslu tidak dapat melakukan akses login terhadap Silon PWP tersebut,” ujarnya.
Kendala tersebut membuat Bawaslu tidak dapat mencermati data dan dokumen pencalonan secara langsung melalui sistem KPU.
Bawaslu Sebut Tak Ada Temuan Pelanggaran Syarat Pendidikan Gibran
Di tengah kendala akses Silon, Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif terkait syarat pendidikan Gibran.
Bawaslu juga menyatakan tidak menemukan dugaan tindak pidana pemilu maupun permohonan sengketa proses pemilu terkait syarat tersebut selama tahapan Pemilu 2024.
Bagja menyampaikan keterangan itu berdasarkan surat Bawaslu Nomor 924/2023 tentang pemberitahuan status laporan tertanggal 24 November 2023.
“Berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atau sekolah lain yang sederajat, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu serta permohonan pada sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024,” kata Bagja.
Bawaslu Pernah Adukan Persoalan Silon ke DKPP
Bawaslu tidak berhenti pada upaya meminta akses terhadap Silon. Lembaga tersebut juga mengadukan persoalan akses data dan dokumen kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pengaduan tersebut masuk dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada 4 September 2023.
DKPP kemudian menerbitkan Putusan Nomor 106/2023 pada 25 Oktober 2023.
Dalam putusan tersebut, DKPP menolak seluruh pengaduan. DKPP menilai tindakan pihak teradu terkait pembatasan akses data dan dokumen Silon tidak bertentangan dengan hukum.
DKPP juga menilai pihak teradu telah menjalankan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Dibahas di MK
Bawaslu menyampaikan jawaban tersebut dalam sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Perkara tersebut antara lain mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam sidang, Bawaslu memaparkan proses pengawasan yang dilakukan selama tahapan pencalonan. Bawaslu juga menjelaskan kendala akses Silon dan status laporan terkait syarat pendidikan Gibran.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan tahapan persidangan PHPU.
(Redaksi)
