KPU menyampaikan keberatan tersebut saat memberikan jawaban sebagai Termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Menurut KPU, para Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara Pilpres 2024. Mereka justru mengajukan persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.
KPU Nilai Gugatan PHPU Tidak Persoalkan Hasil Suara
Kuasa hukum KPU, Saleh, mengatakan permohonan PHPU seharusnya memuat persoalan mengenai hasil penghitungan suara.
Pemohon juga harus menyertakan perbandingan antara hasil suara yang ditetapkan KPU dan hasil penghitungan yang menurut Pemohon benar.
“Alasan pengajuan PHPU pada dasarnya harus memuat kesalahan penghitungan suara dan perbandingan hasil suara yang benar. Namun, para Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara,” ujar Saleh.
KPU menilai kondisi tersebut membuat objek permohonan menjadi tidak jelas.
Menurut KPU, persoalan syarat pencalonan tidak otomatis menjadi sengketa hasil Pemilu yang dapat diajukan melalui mekanisme PHPU.
KPU Sebut Gugatan Terlambat 905 Hari
Selain mempermasalahkan objek gugatan, KPU menilai para Pemohon mengajukan perkara jauh melewati batas waktu.
KPU menyatakan hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 20 Maret 2024. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk KPU, permohonan PHPU harus masuk paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil tersebut.
Dengan perhitungan itu, KPU menyebut batas pengajuan berada pada 23 Maret 2024. Namun, para Pemohon baru mengajukan permohonan pada 10 September 2026.
KPU menghitung terdapat keterlambatan selama 905 hari.
“Para Pemohon sudah mengakui permohonannya diajukan lewat waktu. Ini di halaman 39 poin 105,” kata Saleh.
KPU menilai pengakuan tersebut turut menggugurkan syarat formil permohonan.
KPU Rujuk Aturan Batas Waktu PHPU Pilpres
Dalam jawabannya, KPU merujuk Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023.
KPU berpendapat aturan tersebut memberikan batas waktu yang jelas bagi pengajuan PHPU Pilpres.
“Alasan Pemohon sebagai upaya mencari keadilan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan atau menerobos ketentuan hukum yang secara limitatif telah mengatur batas waktu pengajuan suatu permohonan,” ujar Saleh.
KPU meminta MK mempertimbangkan ketentuan tersebut sebelum memeriksa pokok permohonan.
Persoalkan Kedudukan Hukum Para Pemohon
KPU juga mempersoalkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara tersebut.
KPU merujuk Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK, Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2023.
Menurut KPU, ketentuan tersebut mengatur pihak yang dapat mengajukan sengketa PHPU Pilpres.
Karena itu, KPU meminta MK mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
KPU Nilai MK Bukan Forum Sengketa Proses Pemilu
KPU juga menanggapi alasan Pemohon yang mengedepankan prinsip peradilan cepat dan murah.
Menurut KPU, alasan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada MK.
KPU berpandangan persoalan mengenai proses pencalonan memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri sesuai dengan ketentuan Pemilu.
Atas dasar itu, KPU menilai para Pemohon keliru menentukan objek sekaligus lembaga yang berwenang memeriksa persoalan tersebut.
KPU Pertahankan PKPU Nomor 19 Tahun 2023
Dalam pokok perkara, KPU juga mempertahankan keberlakuan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
KPU menyatakan penerbitan aturan tersebut berada dalam kewenangan KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Pemohon mendalilkan adanya persoalan dalam pencalonan Gibran, termasuk ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
“Termohon menyatakan KPU berwenang dalam pembentukan PKPU yang diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2022,” ujar Saleh.
KPU menilai dalil Pemohon mengenai aturan pencalonan tersebut tidak mengubah kedudukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai peraturan yang berlaku.
KPU Minta MK Tolak Gugatan PHPU Gibran
Dalam petitumnya, KPU meminta MK menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
KPU juga meminta MK menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.
Selain itu, KPU meminta MK menyatakan tetap berlaku sejumlah keputusan terkait Pilpres 2024. Keputusan tersebut antara lain Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon dan Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon.
KPU juga meminta MK menyatakan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu serta keputusan mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 selanjutnya akan mengikuti tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.
(Redaksi)
