Pemerintah Siapkan Kebijakan WFH untuk Hemat BBM di Tengah Ancaman Krisis Global
KaltimNewsroom.com – Pemerintah mulai mematangkan rencana pemberlakuan work from home (WFH) satu hari per minggu sebagai langkah strategis untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah mencapai kesepakatan awal terkait kebijakan tersebut.
Namun, pemerintah masih menunggu persetujuan dari Presiden sebelum mengumumkannya secara resmi kepada publik.
Kesepakatan Dicapai dalam Rapat Panjang
Tito menjelaskan bahwa kesepakatan itu muncul setelah rapat intensif yang berlangsung selama hampir empat jam.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Pratikno, Airlangga Hartarto, Prasetyo Hadi, dan Teddy Indra Wijaya.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujar Tito usai konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa para menteri dalam rapat tersebut berupaya menyatukan pandangan agar pemerintah dapat menyampaikan kebijakan secara konsisten dan terkoordinasi kepada masyarakat.
Menunggu Persetujuan Presiden
Meski kesepakatan awal telah tercapai, Tito menolak mengungkapkan hari yang dipilih untuk pelaksanaan WFH. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari, yang sama, tapi saya nggak nyampaikan sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” katanya.
Pemerintah berkomitmen menjaga mekanisme pengambilan keputusan tetap terpusat agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat dan dapat diterapkan secara efektif.
Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah
Pemerintah mengkaji kebijakan WFH ini sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi potensi krisis global, terutama akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia dan memicu kenaikan harga BBM.
Dengan menerapkan WFH satu hari per minggu, pemerintah berharap dapat menekan mobilitas harian masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN), sehingga konsumsi BBM dapat berkurang secara signifikan.
Pengalaman Pandemi Jadi Modal
Tito menilai kebijakan ini tidak akan menimbulkan kendala berarti bagi pemerintah pusat maupun daerah. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem kerja fleksibel saat pandemi COVID-19.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” ujarnya.
Menurut Tito, pengalaman tersebut membuktikan bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.
Saat ini, masyarakat masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait kebijakan WFH tersebut. Pemerintah berencana menyampaikan keputusan akhir setelah Presiden memberikan persetujuan.
(*)
