Transportasi Pelajar Jadi Sorotan, DPRD Samarinda Usulkan Angkot Dilibatkan sebagai Penghubung Bus Sekolah
KALTIMNEWSROOM.COM – DPRD Kota Samarinda mulai mendorong konsep transportasi pelajar yang lebih terintegrasi menyusul penerapan larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah melibatkan angkutan kota (angkot) sebagai armada penghubung menuju layanan bus sekolah agar jangkauan transportasi publik bisa menjangkau hingga kawasan permukiman.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pemerintah perlu menyiapkan sistem yang benar-benar sesuai dengan kondisi wilayah Kota Samarinda. Menurutnya, karakteristik jalan di sejumlah kawasan permukiman membuat bus sekolah sulit menjangkau seluruh wilayah tempat tinggal pelajar.
Karena itu, keberadaan armada feeder dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program transportasi pelajar yang sedang disiapkan pemerintah.
DPRD Nilai Bus Sekolah Tidak Bisa Menjangkau Seluruh Wilayah
Deni menjelaskan banyak lingkungan perumahan dan kawasan padat penduduk di Samarinda memiliki akses jalan yang relatif sempit. Kondisi tersebut membuat kendaraan berukuran besar tidak leluasa melintas.
Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan angkot yang masih beroperasi untuk menghubungkan pelajar dari lingkungan tempat tinggal menuju titik penjemputan bus sekolah.
“Bus sekolah memang penting, tetapi tidak semua kawasan bisa dijangkau kendaraan besar. Untuk wilayah dengan akses jalan yang terbatas, angkot bisa menjadi solusi sebagai armada penghubung,” ujarnya.
Menurutnya, konsep tersebut dapat membantu pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang lebih merata bagi para pelajar.
Angkot Harus Memenuhi Standar Keselamatan
Meski mendukung pemanfaatan angkot, Deni mengingatkan bahwa pemerintah harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan.
Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda melakukan seleksi terhadap armada yang akan dilibatkan dalam program tersebut.
Menurutnya, kendaraan yang beroperasi harus memenuhi standar teknis serta memiliki izin yang masih aktif.
“Kami ingin kendaraan yang dilibatkan benar-benar memenuhi syarat operasional. Jadi masyarakat, khususnya orang tua siswa, merasa tenang saat anak-anak menggunakan layanan tersebut,” katanya.
Selain armada, pemerintah juga perlu memastikan pengemudi memahami standar pelayanan dan keselamatan bagi pelajar.
Larangan Membawa Motor Harus Disertai Solusi
Deni menilai kebijakan larangan pelajar membawa sepeda motor merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Namun, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan penyediaan sarana transportasi yang memadai.
Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan solusi agar siswa tetap dapat berangkat dan pulang sekolah dengan mudah.
Ia mengingatkan bahwa banyak pelajar selama ini masih bergantung pada kendaraan pribadi karena keterbatasan transportasi umum.
“Kalau penggunaan sepeda motor dibatasi, pemerintah juga perlu memastikan siswa memiliki pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau,” ujarnya.
Ia berharap program transportasi pelajar dapat menjawab kebutuhan tersebut sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
DPRD Bahas Sistem Transportasi Terpadu Bersama Dishub
Deni mengungkapkan DPRD telah membangun komunikasi dengan Dinas Perhubungan terkait pengembangan sistem transportasi pelajar.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun pola layanan yang mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi agar pelajar mendapatkan akses yang lebih mudah.
Ia menilai transportasi pelajar harus menjadi bagian dari pembangunan layanan publik yang berkelanjutan.
Selain meningkatkan mobilitas siswa, sistem tersebut juga dapat membantu menciptakan budaya penggunaan transportasi umum sejak usia sekolah.
Skema Kerja Sama Dinilai Lebih Efisien
Dalam pembahasan program tersebut, DPRD juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Deni menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru membeli armada baru dalam jumlah besar.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemerintah memanfaatkan skema Buy The Service (BTS) atau pembelian layanan transportasi dari operator yang sudah ada.
Menurutnya, pola tersebut lebih fleksibel dan dapat mengurangi beban anggaran daerah.
“Kami melihat pemerintah memiliki pilihan lain selain pengadaan armada. Dengan membeli layanan yang sudah tersedia, program bisa berjalan lebih cepat dan anggaran tetap efisien,” katanya.
Ia menilai skema tersebut layak dipertimbangkan karena dapat mempercepat implementasi transportasi pelajar tanpa membutuhkan investasi besar di awal.
Keselamatan Pelajar Menjadi Tujuan Utama
Deni menegaskan bahwa pembahasan transportasi pelajar tidak hanya berorientasi pada penyediaan kendaraan. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan setiap siswa memiliki akses perjalanan yang aman setiap hari.
Menurutnya, transportasi yang terorganisasi dengan baik dapat membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih melibatkan usia pelajar.
“Kami ingin memastikan anak-anak memiliki sarana transportasi yang aman untuk berangkat dan pulang sekolah. Pada akhirnya, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko kecelakaan di kalangan pelajar,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera mematangkan konsep tersebut agar layanan transportasi pelajar dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Samarinda.
(Adv)
