TERKINI
Daerah

Ratusan Mama Papua di Sorong Raya Tuntut Keadilan Ekonomi dan Tolak Militerisme

Ratusan pedagang perempuan asli Papua saat menggelar aksi damai di jalanan Kota Sorong, menuntut keadilan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia. (Foto: bbc.com)

Langkah kaki ratusan pedagang perempuan asli Papua atau yang akrab disapa Mama-mama memenuhi jalanan utama untuk menyuarakan kegelisahan mendalam terhadap kondisi ekonomi dan keamanan di tanah mereka. Massa aksi yang berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, hingga Raja Ampat berkumpul untuk menyampaikan aspirasi kolektif. Mereka menegaskan bahwa keberadaan pasar yang layak dan perlindungan ekonomi jauh lebih mendesak daripada penambahan pasukan militer maupun proyek skala besar yang seringkali meminggirkan warga lokal.

Kehadiran massa dalam aksi damai ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap kebijakan pembangunan yang selama ini berlangsung di wilayah Papua Barat Daya. Para demonstran membawa berbagai spanduk dan selebaran yang menggarisbawahi kegagalan pemerintah dalam menyediakan ekosistem perdagangan yang adil bagi penduduk asli. Mereka merasakan tekanan ekonomi yang kian menghimpit akibat persaingan pasar yang tidak sehat serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan pelaku usaha kecil dari kalangan perempuan Papua.

Urgensi Perlindungan Ekonomi Pedagang Asli Papua

Persoalan utama yang mencuat dalam aksi ini adalah nasib pedagang asli Papua yang terus tergerus oleh modernisasi tanpa proteksi. Mama-mama Papua merasa pemerintah belum memberikan ruang yang representatif bagi mereka untuk berdagang dengan aman dan menguntungkan. Padahal, sektor perdagangan mikro merupakan tulang punggung ekonomi keluarga di pelosok Papua. Minimnya akses permodalan dan infrastruktur pasar yang memadai memaksa mereka terus bertahan di trotoar atau lokasi yang tidak layak.

Adapun beberapa poin krusial yang mereka suarakan dalam tuntutan ekonomi tersebut meliputi:

  • Penyediaan fasilitas pasar yang khusus diperuntukkan bagi pedagang asli Papua di setiap distrik.
  • Pemberian subsidi modal usaha untuk meningkatkan daya saing komoditas lokal.
  • Perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.
  • Penghentian monopoli distribusi barang pokok yang seringkali merugikan pedagang kecil.

Alasan Penolakan Militerisme dan Proyek Strategis Nasional

Selain isu perut, massa aksi menyoroti peningkatan eskalasi militerisme yang mereka anggap menciptakan trauma mendalam bagi masyarakat sipil. Kehadiran personel militer dalam jumlah besar justru menimbulkan rasa tidak aman saat mereka menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk ke wilayah Papua seringkali dituding sebagai kedok untuk eksploitasi lahan tanpa melibatkan persetujuan masyarakat adat secara utuh. Para ibu ini khawatir bahwa proyek-proyek besar tersebut hanya akan menggusur ruang hidup generasi mendatang.

Analisis sosial menunjukkan bahwa penolakan terhadap PSN berakar dari pengalaman pahit di masa lalu, di mana pembangunan infrastruktur tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Masyarakat merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri. Oleh karena itu, tuntutan untuk menghentikan militerisme bukan sekadar isu politik, melainkan upaya menjaga kestabilan psikologis dan sosial keluarga di Papua.

Membangun Dialog Berkelanjutan untuk Masa Depan Papua

Aksi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengubah pendekatan pembangunan di Papua. Kebijakan yang bersifat top-down atau dari atas ke bawah terbukti memicu resistensi karena tidak menyentuh akar permasalahan yang dialami masyarakat akar rumput. Pemerintah perlu mengutamakan dialog yang inklusif dengan melibatkan tokoh perempuan dan perwakilan adat agar setiap program pembangunan memiliki landasan moral dan sosial yang kuat.

Menghubungkan isu ini dengan perkembangan situasi di Papua sebelumnya, terlihat bahwa pola ketidakpuasan masyarakat terus berulang pada aspek yang sama: hak ulayat dan kedaulatan ekonomi. Jika aspirasi Mama-mama Papua ini tetap diabaikan, potensi konflik horizontal dan vertikal akan terus menghantui stabilitas wilayah. Pendekatan keamanan harus segera berganti menjadi pendekatan kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal demi terwujudnya kedamaian yang hakiki di tanah Cenderawasih.

Ringkasan Cepat

  • Langkah kaki ratusan pedagang perempuan asli Papua atau yang akrab disapa Mama-mama memenuhi jalanan utama untuk menyuarakan kegelisahan mendalam terhadap kondisi ekonomi…
  • Massa aksi yang berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, hingga Raja Ampat berkumpul untuk menyampaikan aspirasi kolektif.
  • Mereka menegaskan bahwa keberadaan pasar yang layak dan perlindungan ekonomi jauh lebih mendesak daripada penambahan pasukan militer maupun proyek skala besar yang…
M. Rizal Effendy
M. Rizal Effendy Redaksi Kaltim Newsroom

Jurnalis yang fokus pada isu pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan di Kalimantan Timur. Bergabung dengan Kaltim Newsroom sejak 2022.

Lihat Semua Artikel

Baca Juga

Lihat Semua
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified