KaltimNewsroom.com – Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur mencapai sekitar 1,269 juta kiloliter (KL) per tahun.
Namun, kuota yang tersedia hanya 729.000 KL. Selisih kebutuhan dan pasokan tersebut kini menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan perbedaan kuota tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina Niaga dan pihak terkait, Kamis (1/10/2026).
Sabaruddin mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah menyampaikan usulan kebutuhan BBM berdasarkan permintaan dari masing-masing kabupaten/kota.
Dari pengajuan tersebut, total kebutuhan mencapai kurang lebih 1.269.000 KL. Sementara kuota yang diterima Kaltim hanya sekitar 729.000 KL per tahun.
“Dan data-datanya ada. Jumlah keseluruhan kuota yang diminta itu kurang lebih sekitar 1.269.000 KL. Terpenuhi hanya 729.000 KL. Berarti ada gap hampir 50 persen,” ujar Sabaruddin di Samarinda.
Menurutnya, kesenjangan tersebut perlu mendapat perhatian karena kebutuhan masyarakat terus berjalan, sementara penyaluran BBM harus mengikuti kuota yang telah ditetapkan.
Pertamina, kata Sabaruddin, menjalankan fungsi sebagai operator dengan menyalurkan BBM sesuai kuota yang tersedia. Karena itu, DPRD Kaltim mendorong adanya penambahan kuota agar kebutuhan masyarakat dapat lebih terakomodasi.
Pertalite Paling Banyak Dikeluhkan
Sabaruddin mengatakan persoalan antrean paling terlihat pada BBM jenis Pertalite. Sementara itu, masyarakat tidak menghadapi antrean panjang yang sama pada jenis BBM lainnya.
“Oh, hanya Pertalite. Kalau untuk yang lain, nggak ada antrean. Kalau yang BBM yang lain kan tidak pernah ada antrean. Hanya Pertalite saja yang antre. Ini yang jadi persoalan,” tegasnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan DPRD Kaltim mendorong evaluasi terhadap kuota yang tersedia. Dewan ingin kebutuhan riil masyarakat menjadi salah satu dasar dalam pembahasan penambahan kuota.
DPRD Siapkan Data Kebutuhan
Komisi II DPRD Kaltim akan menyusun berita acara hasil RDP sebagai langkah awal untuk meneruskan persoalan tersebut kepada pihak berwenang.
DPRD juga berencana membawa data kebutuhan dari 10 kabupaten/kota sebagai dasar pengajuan tambahan kuota.
“Hari ini kita bersama-sama kepada masyarakat, kepada Pertamina, Pertamina Niaga untuk mengusulkan kuota itu yang 1 juta segera kita ambil,” beber Sabaruddin.
Ia menegaskan langkah tersebut diperlukan untuk menangani persoalan antrean yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Kalau kita serius untuk menangani keantrean yang ada di 10 kabupaten kota,” ungkap Sabaruddin.
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim akan mempresentasikan data kebutuhan BBM masyarakat kepada pihak berwenang sekaligus menyampaikan usulan penambahan kuota.
“Ya, ini kami setelah usai kami Rapat Dengar Pendapat ini, tentunya dalam waktu dekat ini kami coba meminta,” pungkasnya.
(*)






