Bahlil Perintahkan Golkar Bentuk Pasukan Udara hingga Daerah untuk Hadapi Pemilu 2029
KALTIMNEWSROOM.COM – Partai Golkar mulai memperkuat strategi komunikasi digital untuk menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta jajaran partai membangun jaringan komunikasi digital hingga tingkat kabupaten dan kota.
Bahlil memberikan instruksi tersebut kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Meutya Hafid. Ia meminta Meutya segera mengaktifkan jaringan Media dan Penggalangan Opini (MPO) di seluruh struktur partai setelah musyawarah daerah (musda) selesai.
Bahlil menyampaikan arahan itu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Golkar Bnetuk Pasukan Udara: Dorong MPO Aktif hingga Kabupaten dan Kota
Bahlil menilai Golkar membutuhkan jaringan komunikasi yang kuat untuk menyampaikan pesan partai kepada masyarakat. Menurutnya, ruang digital bergerak cepat dan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap partai.
Karena itu, ia meminta Meutya membentuk jaringan MPO mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Untuk Ibu Meutya, karena musda-musda sudah selesai, saya meminta untuk MPO harus segera dibentuk di semua struktur di bawah. Provinsi, kabupaten/kota,” kata Bahlil.
Bahlil menyebut jaringan tersebut sebagai “pasukan udara” Partai Golkar. Ia ingin kader Golkar ikut aktif menyampaikan informasi dan merespons berbagai isu yang berkembang di media sosial.
Menurut Bahlil, pengalaman menghadapi kritik di media sosial pada awal 2025 menjadi pelajaran bagi partai.
“Saya sudah pernah merasakan betul pernah menjadi bubur ayam di 2025 Januari. Iya, benar pun kalau tidak mampu kita tata dengan baik, akan susah pesan itu tersampaikan. Apalagi kalau ada kelirunya,” ujar Bahlil.
Struktur MPO yang Lemah Diminta Segera Diperbaiki
Bahlil tidak hanya meminta Golkar membentuk MPO di daerah. Ia juga mendorong pengurus memperbaiki struktur MPO yang sudah ada.
Ia meminta pengurus mengisi struktur yang belum terbentuk. Struktur yang sudah berjalan juga harus diperkuat dengan kader yang aktif.
“Jadi saya minta untuk struktur kita di bawah harus segera direhabilitasi, yang belum ada segera diadakan, yang sudah ada diperkuat, yang tidak aktif segera cari yang aktif,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, jaringan komunikasi tersebut perlu bekerja secara konsisten. Golkar membutuhkan kader yang mampu menyampaikan program dan sikap partai kepada masyarakat melalui berbagai platform digital.
Jaringan itu juga dapat membantu partai merespons isu yang berkembang di media sosial. Dengan begitu, Golkar tidak hanya mengandalkan komunikasi ketika momentum pemilu semakin dekat.
Golkar Mulai Siapkan Mesin Politik Menuju 2029
Bahlil juga mulai menyiapkan konsolidasi internal untuk menghadapi Pemilu 2029. Ia berencana mengumpulkan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI bersama kader di berbagai daerah.
Pertemuan tersebut akan berlangsung secara hybrid. Bahlil ingin menyampaikan langsung sejumlah arahan mengenai persiapan partai menuju pemilu mendatang.
Ia menilai Golkar harus memulai persiapan sejak jauh hari. Partai, kata dia, tidak bisa mengandalkan kerja politik yang baru berjalan beberapa bulan sebelum pemilu.
“Persiapan pemilu tidak cukup apabila baru dilakukan secara masif 6 bulan jelang Pemilu,” kata Bahlil.
Bahlil mendorong kader meningkatkan intensitas kerja secara bertahap. Ia ingin konsolidasi partai berjalan lebih kuat ketika pelaksanaan Pemilu 2029 semakin dekat.
“Tetapi akan jauh lebih bagus kalau sekarang kita lakukan yang 6 bulan lagi kita tambah, kasih kencang lagi,” ujar Bahlil.
Bahlil Ingin Kursi Golkar Bertambah
Penguatan struktur komunikasi dan konsolidasi organisasi juga berkaitan dengan target politik Golkar pada Pemilu 2029.
Bahlil menargetkan partainya mampu meningkatkan jumlah kursi di parlemen. Saat ini, Golkar memiliki 102 kursi DPR RI.
“Karena target kita adalah untuk bisa nambah kursi, yang sekarang 102 menjadi 100 lebih,” kata Bahlil.
Dengan target tersebut, Bahlil meminta seluruh struktur partai bekerja sejak sekarang. Penguatan MPO hingga daerah menjadi salah satu langkah Golkar untuk membangun komunikasi politik yang lebih terkoordinasi menjelang Pemilu 2029.
(Redaksi)
