Said Iqbal Desak Danantara Selamatkan Ribuan Buruh PT Pakerin dari Ancaman PHK Masif
MOJOKERTO – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, secara tegas meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk segera mengintervensi krisis yang melanda PT Pakerin. Perusahaan kertas raksasa yang berbasis di Mojokerto tersebut kini berada di ambang kesulitan besar yang mengancam nasib sekitar 2.500 pekerja. Said Iqbal menekankan bahwa kehadiran Danantara sebagai lembaga investasi berdaulat harus mampu menjadi penyelamat bagi industri strategis yang sedang goyah akibat kendala teknis dan regulasi.
Langkah ini muncul sebagai respons cepat terhadap laporan mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menghantui sektor manufaktur. Said Iqbal menilai bahwa persoalan yang menimpa PT Pakerin bukan sekadar masalah internal perusahaan, melainkan cerminan dari tantangan industri kertas nasional yang membutuhkan dukungan finansial dan kebijakan yang kuat. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan pengangguran baru tercipta hanya karena hambatan birokrasi atau keterbatasan modal kerja yang sebenarnya bisa diatasi melalui skema investasi negara.
Krisis Bahan Baku Picu Ancaman PHK di Mojokerto
Permasalahan utama yang menjerat PT Pakerin berkaitan erat dengan stabilitas pasokan bahan baku dan regulasi impor yang dinilai memberatkan operasional perusahaan. Sebagai industri yang padat karya, gangguan pada rantai pasok secara otomatis mengganggu arus kas dan keberlangsungan produksi. Situasi ini memicu kekhawatiran mendalam bagi ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada pabrik tersebut.
- Potensi PHK menyasar lebih dari 2.500 buruh tetap dan kontrak.
- Adanya hambatan dalam regulasi impor bahan baku kertas bekas yang menjadi nadi produksi.
- Penurunan produktivitas yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi lokal di wilayah Mojokerto.
- Kebutuhan mendesak akan restrukturisasi atau suntikan likuiditas untuk menjaga stabilitas operasional.
Peran Strategis BPI Danantara dalam Penyelamatan Industri
Said Iqbal memandang BPI Danantara memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk memberikan solusi konkret. Sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, Danantara memikul tanggung jawab besar dalam mengelola investasi nasional demi kemakmuran rakyat. Keterlibatan Danantara dalam kasus PT Pakerin dapat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi sektor riil.
Penyelamatan ini bisa dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari pemberian jaminan kredit, investasi langsung pada teknologi pengolahan limbah kertas, hingga memfasilitasi koordinasi lintas kementerian guna mempermudah akses bahan baku. Analis ekonomi berpendapat bahwa intervensi pada skala ini jauh lebih murah dibandingkan biaya sosial yang harus ditanggung negara jika 2.500 orang kehilangan pendapatan secara mendadak.
Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Sektor Manufaktur
Jika ancaman PHK ini benar-benar terjadi, dampak domino akan terasa pada ekonomi mikro di sekitar pabrik. Sektor UMKM, transportasi, hingga penyedia jasa hunian di sekitar wilayah operasional PT Pakerin dipastikan akan ikut lesu. Oleh karena itu, usulan Said Iqbal ini merupakan langkah preventif yang sangat krusial bagi stabilitas nasional.
Pemerintah perlu belajar dari kasus-kasus industri manufaktur sebelumnya yang tutup akibat lambatnya respons kebijakan. Penyelamatan PT Pakerin harus menjadi prioritas dalam agenda ketenagakerjaan tahun ini. Anda dapat memantau perkembangan kebijakan industri nasional melalui laman resmi Sekretariat Negara untuk memahami arah strategis investasi pemerintah pusat.
Ke depannya, integrasi antara perlindungan buruh dan kemudahan investasi harus berjalan selaras. Kasus PT Pakerin menjadi ujian awal bagi efektivitas BPI Danantara dalam menjalankan peran sebagai penggerak ekonomi sekaligus pelindung kesejahteraan pekerja di Indonesia.
