Polisi Usut Dugaan Premanisme Debt Collector Gesek Nomor Rangka Mobil di Kawasan GBK
JAKARTA – Aparat kepolisian kini tengah mendalami identitas sekelompok pria yang diduga berprofesi sebagai penagih utang atau debt collector setelah aksi mereka viral di media sosial. Para pelaku tertangkap kamera sedang menggesek nomor rangka sebuah mobil yang terparkir di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Tindakan sepihak ini memicu kekhawatiran masyarakat mengenai legalitas dan etika eksekusi kendaraan di ruang publik.
Pihak kepolisian segera merespons video singkat yang memperlihatkan keresahan pemilik kendaraan saat mendapati sejumlah orang asing mengerumuni mobilnya. Petugas kini mengumpulkan keterangan saksi serta rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan motif di balik aksi penggesekan nomor rangka tersebut. Kepolisian menegaskan bahwa setiap tindakan penyitaan atau pemeriksaan kendaraan oleh pihak swasta harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
Kronologi dan Investigasi Kepolisian Terkait Aksi di GBK
Kejadian bermula saat seorang warga mengunggah video yang menunjukkan beberapa pria sedang membungkuk di bagian depan mobil untuk menyalin nomor rangka secara paksa. Aksi ini diduga kuat merupakan upaya identifikasi kendaraan yang menunggak cicilan sebelum dilakukan penarikan paksa. Namun, metode yang mereka gunakan dianggap melanggar privasi dan berpotensi masuk ke ranah perusakan properti orang lain.
- Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak panik namun tetap waspada jika menghadapi situasi serupa.
- Kepolisian meminta korban segera melapor ke pos polisi terdekat apabila mendapatkan ancaman atau tindakan non-prosedural dari oknum penagih utang.
- Penyidik sedang menelusuri apakah para pelaku memiliki surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan (leasing) atau sekadar kelompok premanisme berkedok penagih utang.
Landasan Hukum Penarikan Kendaraan dan Sertifikat Fidusia
Eksekusi kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan tidak boleh dilakukan secara semena-mena di jalanan atau tempat umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, perusahaan leasing harus memiliki sertifikat fidusia dan kesepakatan dari debitur mengenai penyerahan unit secara sukarela. Jika debitur keberatan, maka proses penarikan wajib melalui penetapan pengadilan negeri untuk menghindari unsur tindak pidana perampasan.
Anda dapat merujuk pada regulasi resmi mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam aturan tersebut, tenaga penagih dilarang menggunakan kekerasan fisik maupun verbal, serta dilarang mempermalukan konsumen di tempat umum. Aksi menggesek nomor rangka tanpa izin merupakan tindakan provokatif yang bisa memicu kericuhan massa jika tidak segera ditangani oleh otoritas keamanan.
Panduan Menghadapi Debt Collector di Tempat Umum
Masyarakat perlu memahami hak-hak mereka sebagai konsumen agar tidak menjadi korban intimidasi di lapangan. Seringkali, ketidaktahuan warga mengenai prosedur hukum menjadi celah bagi oknum penagih utang untuk bertindak arogan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan jika Anda berhadapan dengan orang yang mengaku sebagai debt collector:
- Tanyakan identitas resmi dan kartu sertifikasi profesi penagih utang yang dikeluarkan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).
- Minta bukti surat tugas resmi dan sertifikat jaminan fidusia dari perusahaan leasing yang bersangkutan.
- Jangan menyerahkan kunci kendaraan atau menandatangani dokumen apapun di jalanan.
- Ajaklah mereka untuk menyelesaikan masalah di kantor polisi terdekat atau kantor perusahaan pembiayaan secara resmi.
- Rekam seluruh percakapan dan tindakan mereka sebagai bukti jika terjadi tindakan melanggar hukum.
Kasus di GBK ini menjadi pengingat penting bagi industri pembiayaan untuk menertibkan mitra penagih mereka di lapangan. Sebelumnya, kita juga pernah membahas mengenai maraknya debt collector ilegal di Jakarta yang menggunakan modus serupa untuk mengincar kendaraan bermotor. Polisi berjanji akan menindak tegas siapapun yang mengganggu ketertiban umum dan melakukan praktik premanisme dengan dalih penagihan utang.
