JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) secara resmi meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menyediakan layanan kesehatan khusus bagi warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan tersebut disampaikan karena eskalasi bencana kabut asap sudah mulai mengancam produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak secara signifikan.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pemadaman titik api, melainkan juga sigap memberikan perlindungan medis bagi kelompok rentan. Sementara itu, paparan polusi udara yang pekat akibat karhutla terbukti memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang memerlukan penanganan terpadu dan sistematis.
Urgensi Layanan Kesehatan Khusus untuk Warga
Menurut pandangan DEN, dampak ekonomi dan sosial dari bencana tahunan ini sangat merugikan apabila tidak ditangani secara preventif. Selain mengganggu aktivitas harian, penurunan kualitas udara akibat karhutla berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal karena banyak warga yang jatuh sakit. Oleh sebab itu, penyediaan layanan kesehatan khusus menjadi langkah strategis untuk meminimalisir risiko buruk yang lebih luas.
Selain mendesak adanya fasilitas medis darurat, DEN juga menggarisbawahi beberapa poin penting yang harus segera direalisasikan oleh instansi terkait. Langkah cepat ini dinilai krusial untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat komplikasi penyakit pernapasan.
- Penyediaan posko kesehatan keliling di titik-titik terparah sebaran kabut asap.
- Distribusi masker medis berkualitas tinggi dan penjernih udara secara gratis kepada masyarakat.
- Pemberian jaminan pengobatan gratis bagi pasien penderita ISPA dan penyakit kardiovaskular akibat polusi.
- Edukasi publik secara masif mengenai pentingnya perlindungan diri di tengah polusi karhutla.
Strategi Mitigasi Jangka Panjang Pemerintah
Selain penanganan darurat melalui layanan kesehatan khusus, DEN mendorong adanya sinergi lintas sektoral guna memperkuat mitigasi bencana karhutla di masa mendatang. Karena ancaman perubahan iklim semakin nyata, kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah harus berjalan lebih optimal. Dengan demikian, penanganan tidak hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga preventif guna melindungi kesehatan publik secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, kebijakan pro-rakyat ini diharapkan mampu menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat polusi asap. Pemerintah dituntut bergerak cepat demi memastikan hak atas kesehatan masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat lingkungan.
