DPRD Samarinda Soroti Potensi Pajak Kendaraan yang Belum Maksimal untuk PAD
KALTIMNEWSROOM.COM – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Dewan menilai sektor tersebut masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim mengatakan realisasi penerimaan pajak kendaraan masih menunjukkan selisih dengan target yang telah ditetapkan.
Menurut Rohim, Pemkot Samarinda perlu memperbaiki sinkronisasi dan koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara).
“Situasi seperti ini membuat potensi Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya bisa diperoleh menjadi tidak maksimal,” kata Rohim, Rabu (26/8/2026).
DPRD Minta Pemkot Perbaiki Pengelolaan PAD
Rohim menilai pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan tersebut sebagai selisih antara target dan realisasi penerimaan.
Pemkot Samarinda perlu mengevaluasi mekanisme pengelolaan pajak kendaraan. Pemerintah juga harus memperkuat koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam proses penerimaan.
Menurut Rohim, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Data yang tidak sinkron dan proses administrasi yang kurang optimal dapat menghambat pencapaian target penerimaan.
Karena itu, Rohim mendorong Pemkot Samarinda segera membenahi sistem pengelolaan pendapatan daerah.
Temuan BPK Jadi Bahan Evaluasi
Rohim mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadi dasar bagi Pemkot Samarinda untuk melakukan pembenahan.
Menurutnya, pemerintah perlu menindaklanjuti seluruh catatan dalam laporan pemeriksaan, bukan hanya persoalan penerimaan pajak kendaraan.
Masih terdapat sejumlah catatan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, Pemkot Samarinda perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh sektor pendapatan daerah.
“Bukan hanya satu sektor saja yang perlu dibenahi. Pengelolaan pendapatan daerah harus berjalan secara menyeluruh,” ujarnya.
DPRD Dorong Sinkronisasi Data
Rohim mendorong Pemkot Samarinda membangun sistem pengelolaan PAD yang lebih tertata.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan sinkronisasi data dan konsolidasi antarlembaga. Koordinasi yang lebih kuat juga dapat membantu pemerintah mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan.
“Kami mendorong Pemkot Samarinda memperbaiki tata kelola, sekaligus memperkuat konsolidasi dan koordinasi agar capaian PAD ke depan bisa lebih optimal,” kata Rohim.
Ia berharap tindak lanjut atas temuan BPK tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.
Pemkot Samarinda perlu membenahi sistem penerimaan secara menyeluruh. Langkah tersebut penting agar potensi PAD dapat tergali maksimal dan memperkuat ruang fiskal untuk pembangunan Kota Samarinda.
(Adv)
