DPRD Samarinda Soroti Tata Kelola BBM Subsidi Usai Sopir Truk Gelar Aksi
KALTIMNEWSROOM.COM – Persoalan distribusi BBM bersubsidi di Samarinda kembali menjadi perhatian setelah ratusan pengemudi truk menyampaikan aspirasi di Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026). DPRD Samarinda menilai masukan para sopir perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan di lapangan.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengapresiasi langkah Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) yang menyampaikan keluhan secara terbuka. Ia menilai aksi tersebut dapat menjadi ruang evaluasi untuk memperbaiki kebijakan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha.
Menurut Ronal, pemerintah perlu membuka komunikasi yang lebih intensif dengan para pengemudi. Terlebih, pemerintah berencana menata sistem distribusi BBM bersubsidi pada bulan depan.
DPRD Samarinda Minta Dishub Perkuat Sosialisasi BBM Subsidi
Ronal meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, memperluas sosialisasi mengenai rencana perubahan sistem distribusi BBM bersubsidi.
Ia menilai kebijakan penertiban parkir truk yang mengantre di sekitar SPBU serta pembenahan tata kelola pengisian BBM memiliki tujuan positif. Namun, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme tersebut kepada masyarakat dan pengemudi secara menyeluruh.
“Langkah yang dilakukan pemerintah kota untuk menertibkan parkir liar truk mengantre serta membenahi tata kelola BBM di SPBU pada dasarnya sangat baik. Namun, OPD terkait seperti Dishub harus mengoptimalkan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan para sopir,” kata Ronal melalui WhatsApp.
Ronal juga mendorong komunikasi dua arah antara pemerintah dan pengemudi. Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat mengurangi potensi miskomunikasi ketika menerapkan kebijakan di lapangan.
Masukan Sopir Truk Harus Jadi Evaluasi Dishub
Ronal menilai pemerintah perlu mendengar masukan para pengemudi yang setiap hari menghadapi persoalan distribusi BBM secara langsung.
Ia meminta Dishub menampung berbagai masukan tersebut dan memperbaiki aspek teknis pelayanan yang masih menimbulkan kendala.
“Masukan-masukan positif dari kawan-kawan sopir truk harus segera direspons dan dibenahi oleh Dishub. Ini semua demi menjaga keseimbangan sistem pelayanan, sehingga para pelaku usaha dan pengemudi tetap dapat bekerja dengan tenang dan tertata,” lanjutnya.
Menurut Ronal, pemerintah perlu mencari solusi yang tidak hanya mengutamakan ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan operasional pengemudi.
Antrean Truk di SPBU Samarinda Jadi Perhatian
Antrean kendaraan besar di sekitar SPBU menjadi salah satu persoalan yang ikut muncul dalam pembahasan tersebut.
Jumlah truk yang mengantre dapat memengaruhi arus lalu lintas di sekitar SPBU. Kondisi itu juga berpotensi memunculkan gesekan antara pengemudi, masyarakat, dan pelaku usaha yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh tahapan pelayanan BBM. Evaluasi tersebut penting untuk menemukan celah yang dapat menimbulkan persoalan dalam proses antrean maupun pengisian BBM.
Ronal berharap pemerintah dapat membangun sistem distribusi yang transparan, terukur, dan tepat sasaran melalui dialog bersama para pengemudi.
Ratusan Sopir Truk Sampaikan Aspirasi di Balai Kota Samarinda
Ratusan anggota FGSS menggelar aksi di halaman Balai Kota Samarinda, Jalan Kusuma Bangsa, Senin (24/8/2026) siang.
Massa membawa sejumlah truk dalam aksi tersebut. Kondisi itu membuat satu ruas Jalan Kusuma Bangsa tertutup kendaraan. Sementara itu, Jalan Pahlawan dan Jalan Soetomo hanya dapat dilalui melalui satu jalur.
Aparatur kemudian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatur pergerakan kendaraan di sekitar lokasi aksi.
Para sopir meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Mereka juga mempersoalkan penggunaan e-money di SPBU yang menurut mereka dapat menyulitkan aktivitas operasional sehari-hari.
Massa membentangkan spanduk berisi aspirasi dan meminta pemerintah menghadirkan pelayanan BBM subsidi yang lebih mudah, adil, serta minim kendala teknis.
FGSS Apresiasi Dialog Bersama Wali Kota Samarinda
Koordinator Lapangan FGSS, Hendra Buton, mengapresiasi dialog langsung antara para sopir dan Wali Kota Samarinda.
Namun, Hendra menyebut para pengemudi masih kecewa karena menilai sejumlah arahan wali kota belum berjalan di tingkat teknis.
“Saran Wali Kota tidak dilaksanakan sama Kadishub dan alasan miskomunikasi dengan anggota, makanya kawan-kawan kecewa semua. Intinya anggota Dishub tidak usah ikut atur BBM sudah, biarkan Pertamina saja,” kata Hendra.
Pertemuan tersebut akhirnya menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pengemudi. Pemerintah dapat menggunakan masukan FGSS sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Aksi ratusan sopir truk itu berakhir pada sore hari dengan tertib. Setelah massa membubarkan diri, arus lalu lintas di sekitar Balai Kota Samarinda kembali normal.
(Adv)
