Gerindra Solo Kritik Tajam Pemasangan Baliho Ulang Tahun Jokowi oleh Pemerintah Kota
SOLO – Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto, secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang memasang baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah daerah tersebut memicu perdebatan publik karena penggunaan ruang publik dan anggaran daerah untuk kepentingan yang bersifat seremonial dianggap kurang tepat di tengah berbagai isu krusial lainnya.
Ardianto menilai bahwa tindakan menyebarkan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 bagi Jokowi di sepanjang jalanan protokol Kota Solo merupakan langkah yang berlebihan. Meskipun Jokowi merupakan tokoh nasional yang berasal dari Solo, ia menegaskan bahwa pemerintah kota seharusnya memiliki skala prioritas yang lebih jelas dalam melayani masyarakat daripada sekadar menampilkan pesan-pesan formalitas di ruang terbuka hijau atau fasilitas publik.
Kritik ini muncul saat warga mulai mempertanyakan efektivitas komunikasi visual pemerintah daerah. Gerindra Solo memandang bahwa momentum ini mencerminkan kurangnya sensitivitas birokrasi terhadap etika penggunaan fasilitas negara untuk hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan program pembangunan daerah yang mendesak.
Analisis Kritik Etika Penggunaan Fasilitas Publik
Persoalan baliho ini bukan sekadar masalah estetika kota, melainkan menyangkut substansi etika pemerintahan dalam mengelola anggaran dan aset daerah. Ardianto menyoroti beberapa poin utama terkait ketidaksetujuannya terhadap aksi Pemkot Solo tersebut:
- Urgensi Program: Pemasangan baliho dianggap tidak memiliki urgensi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Solo.
- Netralitas Birokrasi: Penggunaan institusi pemerintah untuk merayakan hari lahir tokoh tertentu, meski presiden sekalipun, dinilai mencederai prinsip netralitas dan objektivitas kerja birokrasi.
- Efisiensi Anggaran: Publik mempertanyakan sumber dana pengadaan baliho tersebut, apakah menggunakan APBD atau dana taktis lainnya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur skala kecil di tingkat kelurahan.
Dalam konteks politik lokal, kritik Gerindra ini juga menandakan adanya pergeseran dinamika hubungan antarpartai di Solo. Meskipun di tingkat nasional Gerindra berada dalam koalisi pendukung pemerintah, di tingkat daerah, fungsi kontrol tetap berjalan dengan kritis guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Dampak Komunikasi Politik Melalui Media Luar Ruang
Secara akademis, penggunaan media luar ruang seperti baliho oleh instansi pemerintah sering kali bertujuan untuk menunjukkan loyalitas politik daripada sekadar memberikan informasi publik. Fenomena ini sering kita jumpai dalam budaya politik di Indonesia, di mana pejabat daerah berlomba-lomba memberikan apresiasi visual kepada atasan atau tokoh sentral nasional.
Namun, dalam perspektif manajemen komunikasi publik yang modern, tindakan ini sering dianggap kontraproduktif. Masyarakat saat ini lebih menghargai capaian kinerja nyata daripada sekadar baliho yang menghiasi jalanan. Berdasarkan informasi dari Bawaslu RI mengenai aturan sosialisasi, penggunaan fasilitas negara harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh mengandung unsur pemborosan serta keberpihakan yang ekstrem.
Membangun Budaya Politik Sehat di Kota Solo
Kekecewaan Gerindra Solo ini menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Kota Solo untuk mengevaluasi kembali strategi komunikasi mereka. Agar tercipta budaya politik yang sehat, pemerintah daerah perlu membatasi diri dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat personal-politis. Fokus utama seharusnya kembali pada penyelesaian masalah pelayanan publik yang masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah tersebut.
Para pengamat politik lokal menyarankan agar Pemkot Solo lebih transparan dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan anggaran visualisasi kota. Ke depannya, diharapkan kritik dari DPC Gerindra ini menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah daerah lebih selaras dengan harapan masyarakat luas yang menginginkan pemerintahan yang bekerja secara substantif, bukan sekadar simbolis.
