KaltimNewsroom.com – Pemerintah mulai membidik penghematan lebih besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Keuangan menilai anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu masih bisa ditekan hingga di bawah Rp200 triliun melalui perbaikan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran MBG secara bertahap. Dari anggaran awal sekitar Rp330 triliun, pemerintah memangkasnya menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali menurunkannya ke kisaran Rp240 triliun.
Anggaran MBG Masih Bisa Dipangkas
Purbaya melihat peluang penghematan lebih besar setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono. Menurutnya, pengelolaan MBG masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan tujuan utama program.
“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun),” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk program MBG tahun depan. Meski demikian, Purbaya meyakini kebutuhan anggaran tersebut masih dapat ditekan.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” sebut Purbaya.
Kemenkeu Perketat Pengawasan SPPG
Pemerintah tidak hanya mengandalkan pemangkasan anggaran untuk meningkatkan efisiensi MBG. Kementerian Keuangan juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah.
Purbaya mengatakan pegawai Kemenkeu di daerah akan mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bergilir.
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerja kedepannnya untuk MBG,” ujar Purbaya.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
(*)
