Pemerintah Hitung Ulang Harga Pertamax Cs, Penyesuaian Tunggu Hasil Final
KALTIMNEWSROOM.COM – Pemerintah belum menetapkan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi meski wacana penyesuaian sudah menguat. Saat ini, pemerintah masih mengkalkulasi berbagai faktor sebelum mengambil keputusan resmi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa penyesuaian harga akan dilakukan setelah proses perhitungan selesai.
“Mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026) malam.
Pemerintah Libatkan Pertamina dan Swasta dalam Perhitungan Harga Pertamax CS
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menentukan harga BBM pertamax cs. Ia menyebut perhitungan dilakukan bersama badan usaha, termasuk Pertamina dan perusahaan swasta.
“Sekarang kita masih melakukan exercise. Dan mudah-mudahan doakan agar betul harga ICP bisa turun. Itu akan jauh lebih baik lagi,” jelasnya.
Menurutnya, koordinasi ini penting agar keputusan yang diambil tetap realistis dan sesuai kondisi pasar energi.
“Sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha, seperti Pertamina dan swasta,” tambahnya.
Harga BBM Non Subsidi Masih Mengacu Per Maret 2026
Saat ini, harga BBM non subsidi belum berubah dan masih mengikuti ketetapan per 1 Maret 2026. Beberapa di antaranya:
- Pertamax (RON 92): Rp12.300 per liter
- Pertamax Green (RON 95): Rp12.900 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.100 per liter
- Dexlite: Rp14.200 per liter
- Pertamina Dex: Rp14.500 per liter
Sementara itu, harga BBM subsidi tetap berada di angka Pertalite Rp10.000 per liter dan solar Rp6.800 per liter.
Faktor Harga Minyak Dunia Jadi Penentu
Bahlil menekankan bahwa pemerintah mempertimbangkan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam menentukan kebijakan. Ia berharap harga minyak global dapat menurun agar ruang penyesuaian semakin fleksibel.
Dengan proses perhitungan yang masih berjalan, pemerintah memastikan akan mengambil keputusan yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
(Redaksi)
