Pemkot Samarinda Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Percepat Penurunan Stunting
KALTIMNEWSROOM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Samarinda, Kamis (2/7/2026).
Dalam arahannya, Saefuddin menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan pembangunan manusia yang akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Ia menjelaskan, anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan belajar, produktivitas yang rendah saat memasuki usia kerja, hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular ketika dewasa.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Lebih dari itu, stunting merupakan persoalan pembangunan manusia. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan belajar, produktivitas yang rendah ketika dewasa, hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular di kemudian hari,” ujar Saefuddin.
Menurutnya, Samarinda harus menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi utama apabila ingin menjadi kota yang maju, berdaya saing, sekaligus menjadi pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur.
Karena itu, Pemkot Samarinda menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta penguatan koordinasi antarsektor.
Penetapan Lokus Harus Berbasis Data
Saefuddin juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menetapkan lokus stunting berdasarkan data yang valid dan kondisi nyata di lapangan.
Ia menilai penetapan lokus tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administrasi perencanaan.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai indikator penting, mulai dari kesehatan ibu dan anak, kondisi sanitasi, akses air bersih, tingkat kemiskinan, pendidikan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Penetapan lokus harus benar-benar didasarkan pada data yang valid, kondisi riil di lapangan, serta mempertimbangkan berbagai indikator yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, kondisi sanitasi, akses air bersih, tingkat kemiskinan, pendidikan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap intervensi yang kita lakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan berbasis data akan membuat setiap program penanganan stunting lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Jumlah Keluarga Risiko Stunting Menurun
Dalam rapat tersebut, Saefuddin memaparkan perkembangan Data Keluarga Risiko Stunting (KRS) Samarinda.
Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2024 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025, jumlah keluarga berisiko stunting turun dari 21.540 keluarga menjadi 20.659 keluarga.
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program intervensi yang dijalankan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan mulai memberikan hasil positif.
Meski demikian, Saefuddin mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri karena lebih dari 20 ribu keluarga masih memerlukan pendampingan secara berkelanjutan.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program dan intervensi yang telah kita lakukan mulai memberikan hasil positif. Namun demikian, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, karena masih terdapat lebih dari dua puluh ribu keluarga yang memerlukan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menyebut seluruh kecamatan di Samarinda berhasil menurunkan jumlah keluarga berisiko stunting.
Namun, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Utara masih menjadi wilayah dengan jumlah keluarga risiko stunting yang cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian lebih melalui program yang tepat sasaran.
Saefuddin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPPS, tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, dan masyarakat yang selama ini ikut mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Samarinda.
Usai pembukaan, rapat koordinasi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah perangkat daerah dan mitra.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda, drg. Deasy Evriyani, memaparkan Surat Keputusan TPPS sekaligus penetapan lokus stunting di Kota Samarinda.
Selanjutnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Rudi Agus Riyanto, menyampaikan perkembangan kondisi stunting berdasarkan data terbaru dan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu, TP Posyandu Samarinda, Ns. Masdar, menjelaskan data D/S Posyandu serta mekanisme penginputan aksi Bangda sebagai bagian dari penguatan pelaporan dan evaluasi program percepatan penurunan stunting.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkot Samarinda berharap seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan mempercepat pelaksanaan intervensi berbasis data sehingga target penurunan stunting di Samarinda dapat tercapai secara optimal. (*)
