Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Segera Benahi Sistem Desil agar Penyaluran Bansos Lebih Akurat
JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme penetapan penerima bantuan sosial yang selama ini menggunakan sistem desil. Sosok yang akrab disapa HNW ini memandang bahwa ketidakakuratan data di lapangan sering kali memicu ketidakadilan sosial. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak tereliminasi dari daftar penerima bantuan.
Persoalan akurasi data ini menjadi krusial mengingat bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. HNW menerima banyak aspirasi dari warga yang mengeluhkan perpindahan status ekonomi dalam sistem desil yang tidak mencerminkan realitas objektif di lapangan. Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk mengedepankan prinsip transparansi serta validasi faktual dalam setiap pembaruan data kemiskinan.
Urgensi Akurasi Data dalam Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah menggunakan sistem desil untuk mengelompokkan rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan. Namun, dalam implementasinya, sering terjadi fenomena exclusion error di mana warga miskin justru tidak terdaftar, serta inclusion error di mana warga mampu justru mendapatkan bantuan. HNW menekankan bahwa kegagalan sistem ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyentuh hak dasar warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara.
Berikut adalah beberapa poin kritis yang menjadi sorotan utama terkait kelemahan sistem desil saat ini:
- Validasi data di tingkat kelurahan dan desa yang sering kali tidak berjalan secara periodik sehingga data menjadi usang.
- Kurangnya koordinasi antara data pusat dengan fakta sosiologis yang ditemukan oleh pendamping sosial di lapangan.
- Parameter kemiskinan yang terkadang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan variabel pengeluaran mendadak seperti biaya kesehatan atau pendidikan.
- Sistem pemeringkatan ekonomi yang cenderung otomatis namun mengabaikan verifikasi manual yang lebih humanis.
Langkah Strategis Memperbaiki Tata Kelola Bantuan Sosial
Memperbaiki sistem desil memerlukan kemauan politik yang kuat serta integrasi teknologi informasi yang lebih mumpuni. HNW menyarankan agar pemerintah melibatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap daftar penerima bantuan. Dengan adanya transparansi, publik dapat ikut mengawasi jika terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenang dalam menentukan status ekonomi seseorang dalam sistem DTKS.
Selain itu, sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus menjadi prioritas utama. Sering kali, pemerintah daerah memiliki data terbaru namun terhambat oleh proses birokrasi di tingkat pusat untuk melakukan pemutakhiran. Kondisi ini memperparah risiko bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Jika pemerintah terus mempertahankan sistem yang cacat tanpa perbaikan signifikan, maka target pengentasan kemiskinan ekstrem akan semakin sulit tercapai.
Analisis ini sejalan dengan upaya Kementerian Sosial dalam mengintegrasikan NIK dengan data kesejahteraan. Namun, integrasi tersebut tetap membutuhkan verifikasi lapangan yang ketat. Artikel ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai yang menuntut akuntabilitas tinggi dari seluruh pemangku kepentingan.
HNW berharap agar pemerintah tidak menutup mata terhadap realitas bahwa banyak warga yang jatuh miskin secara mendadak akibat kondisi ekonomi global. Sistem desil yang bersifat statis tidak akan mampu menangkap dinamika perubahan ekonomi masyarakat secara cepat. Maka, pembenahan sistem desil menjadi harga mati untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak.
