Saefuddin Zuhri Buka Musrenbang Tematik RKPD 2027, Dorong Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Pembangunan
KaltimNewsroo.com – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik RKPD Kota Samarinda Tahun 2027.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda dengan tema “Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”.
Kegiatan berlangsung di Arutala Ballroom BAPPERIDA Kota Samarinda, Senin (15/6/2026) pagi.
Musrenbang Tematik RKPD Kota Samarinda ini sebagai upaya Pemkot Samarinda untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Saefuddin Zuhri menekankan bahwa kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, ekonomi, dan sosial yang membatasi akses mereka terhadap layanan dasar, informasi, sumber daya, hingga proses pengambilan keputusan pembangunan.
“Kelompok rentan merupakan persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Karena itu, mengidentifikasi dan melindungi mereka menjadi fokus utama agar kesetaraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat dapat terwujud,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi kelompok rentan di Kota Samarinda antara lain masih terbatasnya aksesibilitas ruang publik, kesenjangan ekonomi, kerentanan yang dialami lanjut usia, perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas.
Musrenbang Inklusif Jadi Wadah Penyampaian Aspirasi
Saefuddin menjelaskan bahwa Musrenbang Tematik atau Musrenbang Inklusif menjadi wadah khusus bagi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kondisi mereka.
“Melalui forum ini, kelompok rentan diberikan ruang yang lebih nyaman dan responsif untuk menyampaikan gagasan serta prioritas pembangunan yang benar-benar mereka butuhkan,” katanya.
Saefuddin juga mengungkapkan sejumlah indikator pembangunan Kota Samarinda yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda berada pada angka 0,384 yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Sementara itu, Gini Ratio tercatat sebesar 0,308 dan angka kemiskinan turun hingga 3,45 persen.
Meski demikian, menurutnya keberhasilan tersebut harus terus diiringi dengan upaya memperluas akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, Pemerintah Kota Samarinda menjalankan tiga strategi utama, yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh.
Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
Selain itu, Pemkot Samarinda juga terus mendorong berbagai program yang berpihak kepada kelompok rentan, seperti peningkatan aksesibilitas fasilitas publik dan gedung pemerintahan, penguatan pendidikan inklusif melalui UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta perlindungan sosial bagi lansia, anak terlantar, dan masyarakat miskin.
“Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Karena itu diperlukan kolaborasi lintas sektor agar seluruh program pemberdayaan kelompok rentan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Saefuddin.
Saefuddin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang responsif, inklusif, dan mencerminkan aspirasi seluruh warga Kota Samarinda.
(*)
