Kasus Ijazah Palsu Jokowi Berakhir Damai Polda Metro Jaya Hentikan Penyidikan Eggi Sudjana dan Damai Lubis
JAKARTA – Polda Metro Jaya resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dua aktivis kawakan, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Keputusan ini menyudahi polemik panjang terkait tuduhan penyebaran informasi palsu atau hoaks mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat memicu kegaduhan di ruang publik. Penghentian kasus ini diambil setelah kepolisian mengabulkan permohonan keadilan restoratif atau restorative justice yang diajukan oleh kedua terlapor.
Langkah hukum ini menandai babak baru dalam penanganan kasus yang sarat dengan nuansa politik. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menilai bahwa perkara ini memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar pengadilan. Penghentian penyidikan ini didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Secara kritis, publik tentu mempertanyakan bagaimana mekanisme mediasi ini berlangsung, mengingat kasus ini melibatkan kehormatan kepala negara. Dalam prosedur restorative justice, idealnya terdapat kesepakatan antara pelapor dan terlapor. Namun, dalam konteks tuduhan hoaks ijazah Jokowi, penyelesaian ini memberikan sinyal bahwa Polri lebih mengedepankan kondusivitas sosial dibandingkan meneruskan proses ajudikasi yang berlarut-larut di meja hijau.
Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sebelumnya dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE dan penyebaran berita bohong. Narasi mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi memang menjadi ‘bola panas’ yang kerap bergulir menjelang kontestasi politik. Dengan terbitnya SP3 ini, segala sangkaan yang dialamatkan kepada kedua tokoh tersebut dinyatakan gugur demi hukum. Pengacara kedua belah pihak menyambut baik langkah ini sebagai bentuk kedewasaan dalam berhukum, meskipun kritik mengenai konsistensi penegakan hukum dalam kasus hoaks tetap menjadi catatan bagi para akademisi.
Bagi para pengamat hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa instrumen restorative justice kini menjadi ‘katup penyelamat’ bagi kasus-kasus yang berpotensi membelah opini publik secara ekstrem. Anda dapat membaca analisis mendalam mengenai kebijakan kepolisian lainnya di kolom Analisis Hukum kami. Terbitnya SP3 ini sekaligus menutup ruang perdebatan hukum di pengadilan terkait bukti-bukti yang selama ini diklaim oleh pihak Eggi dan Damai.
Meskipun kasus secara resmi ditutup, dampak sosial dari narasi yang sempat terbangun tidak serta-merta hilang. Kepolisian menegaskan bahwa penghentian penyidikan ini harus dimaknai sebagai upaya rekonsiliasi, bukan sebagai pembenaran atas narasi yang pernah dilemparkan ke publik. Di masa depan, kasus ini akan menjadi preseden penting bagaimana negara menangani kritik keras yang menyerempet batas-batas hoaks melalui mekanisme kekeluargaan dan hukum yang lebih humanis.
