Wawali Samarinda Tegaskan Koordinasi Kunci Pengendalian Inflasi
KaltimNewsroom.com – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring pada Senin (6/4/2026).
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda secara virtual.
Mendagri Tekankan Pengendalian Inflasi Serius
Dalam rapat ini, Mendagri Tito Karnavian menekankan, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan setengah-setengah.
Daerah diminta bergerak cepat, memperkuat sinergi, dan rutin memantau harga serta ketersediaan bahan pokok.
“Pastikan pasokan aman dan harga terus dipantau secara real-time,” tegas Tito.
Ia juga mengingatkan sejumlah komoditas pangan strategis yang rawan memicu inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pengawasan obat dan makanan bukan sekadar perlindungan konsumen, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung UMKM.
Tak hanya membahas inflasi, rapat juga menyinggung Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan serta program pembangunan 3 juta rumah.
Dalam rapat ini, catatan penting justru datang dari evaluasi pemerintah pusat. Kota Samarinda tercatat berada di peringkat terbawah dalam realisasi kinerja DAK Non Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan tahun anggaran 2025, khususnya pada pengawasan apotek dan toko obat.
Wawali Samarinda Tekankan Pembenahan Serius
Menanggapi hal tersebut, Wawali tak menutup mata. Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan hasil evaluasi itu sebagai bahan pembenahan serius.
“Ini harus jadi evaluasi bersama. Kita perbaiki koordinasi, percepat respons, dan benahi sistem kerja,” tegasnya.
Menurut Dinas Kesehatan Samarinda, rendahnya capaian lebih disebabkan kendala teknis pada sistem pelaporan yang belum sinkron. Meski begitu, Wawali menegaskan persoalan tersebut tidak boleh terulang.
“Koordinasi itu kunci. Kalau solid, semua persoalan bisa diselesaikan lebih cepat,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada administrasi, Saefuddin juga menyoroti kondisi lapangan yang berpotensi memicu gejolak harga. Salah satunya antrean panjang LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di kawasan simpang flyover Samarinda.
Ia meminta Pertamina dan instansi terkait segera turun tangan memastikan distribusi berjalan normal dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Selain itu, maraknya kios Pertamini juga menjadi perhatian. Wawali menilai perlu ada pengawasan lebih ketat, terutama terkait perizinan dan aspek keselamatan untuk mencegah risiko kebakaran.
Di sektor pangan, laporan terbaru menunjukkan stok ayam broiler beku mulai menipis. Kondisi ini dipicu kendala distribusi dan pembatasan pasokan dari produsen.
Jika tidak segera diantisipasi, situasi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga di pasaran.
Karena itu, Saefuddin meminta seluruh pihak bergerak cepat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Jangan sampai ini jadi tekanan harga baru. Stabilitas harus kita jaga agar ekonomi daerah tetap tumbuh,” tandasnya.
(*)
