Hanif Dhakiri Desak Pemerintah Perkuat UU PDP Demi Keamanan Data yang Lebih Proaktif
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, secara tegas menyuarakan urgensi penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang lebih dikenal sebagai UU PDP. Dalam keterangannya baru-baru ini, Hanif menyoroti bahwa payung hukum tersebut tidak boleh hanya menjadi sekumpulan aturan di atas kertas, melainkan harus bertransformasi menjadi instrumen perlindungan yang nyata melalui pengawasan yang jauh lebih proaktif dari otoritas terkait.
Menurut Hanif, dinamika ancaman siber yang terus berkembang pesat di Indonesia menuntut pemerintah dan lembaga pengawas untuk tidak lagi bersikap reaktif. Ia menilai bahwa pola penanganan yang hanya bergerak setelah terjadi kebocoran data merupakan langkah yang tertinggal. Oleh karena itu, penguatan struktur dan wewenang dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi krusial agar mitigasi risiko dapat dilakukan sejak dini sebelum kerugian besar menimpa masyarakat luas.
Hanif Dhakiri menambahkan bahwa aspek pengawasan proaktif mencakup pemantauan ketat terhadap para pengendali data, baik di sektor publik maupun swasta. Ia menekankan bahwa setiap institusi yang mengelola data warga negara wajib memiliki standar keamanan yang mumpuni sesuai dengan amanat undang-undang. Dengan adanya pengawasan yang rutin dan terjadwal, potensi celah keamanan dapat dideteksi dan diperbaiki segera tanpa harus menunggu munculnya insiden peretasan atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, politisi tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilan UU PDP sangat bergantung pada kehadiran lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi yang independen dan kuat. Lembaga ini diharapkan memiliki taring untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang lalai dalam menjaga integritas data masyarakat. Hanif berharap pemerintah segera mempercepat pembentukan instrumen pendukung ini agar kepastian hukum bagi pemilik data benar-benar terjamin secara optimal di seluruh pelosok negeri.
Di tengah maraknya isu kebocoran data yang kerap terjadi di berbagai instansi, pernyataan Hanif Dhakiri ini menjadi pengingat bagi seluruh stakeholder untuk menempatkan privasi digital sebagai prioritas utama. Melalui penguatan regulasi dan pengawasan yang proaktif, diharapkan kepercayaan publik terhadap transformasi digital nasional dapat meningkat kembali. Simak terus informasi mengenai kebijakan pemerintah dan berita politik lainnya di portal berita terkini guna mendapatkan perspektif mendalam mengenai isu-isu strategis nasional.
Sebagai penutup, Hanif mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut peduli terhadap hak-hak privasi mereka. Ia meyakini bahwa sinergi antara regulasi yang kuat, pengawasan yang proaktif dari negara, serta literasi digital yang baik dari masyarakat akan menciptakan ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, tangguh, dan berdaulat di masa depan.
