Diplomasi Kabut Asap Memanas Saat Negara ASEAN Protes Kegagalan Indonesia Tangani Karhutla
JAKARTA – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kini melampaui batas kedaulatan negara dan memicu ketegangan diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Filipina secara resmi melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia karena polusi udara tersebut mulai mengganggu kesehatan warga dan aktivitas ekonomi mereka. Fenomena tahunan ini menunjukkan bahwa koordinasi mitigasi bencana di tingkat nasional masih menyimpan lubang besar yang merugikan reputasi Indonesia di mata internasional.
Kritik tajam datang dari berbagai pihak, termasuk Satria Unggul Wicaksana, seorang Pakar Hukum Internasional. Ia menilai bahwa langkah negara-negara tetangga membawa isu ini ke forum resmi ASEAN merupakan sinyal merah bagi Jakarta. Satria menegaskan bahwa kondisi ini menandakan pemerintah terkesan tidak mampu dan bahkan tidak mau menyelesaikan permasalahan karhutla secara tuntas dari akarnya.
Kegagalan Mitigasi dan Citra Buruk di Level Regional
Protes yang muncul dari negara-negara anggota ASEAN bukanlah sekadar keluhan lingkungan biasa, melainkan tamparan bagi diplomasi Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), implementasi di lapangan sering kali tersendat oleh birokrasi dan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Indonesia dianggap gagal dalam menangani krisis ini:
- Ketidakmampuan pemerintah dalam mendeteksi titik api (hotspot) secara dini sebelum api meluas tak terkendali.
- Lemahnya sanksi pidana dan perdata bagi perusahaan sawit atau HTI yang terbukti lahannya terbakar.
- Lambatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pemadaman darurat.
- Minimnya transparansi data kepemilikan lahan yang menghambat proses audit lingkungan.
Kondisi ini sangat kontras jika kita membandingkan dengan upaya pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya yang sempat mengklaim penurunan drastis angka kebakaran. Namun, kembalinya asap lintas batas tahun ini membuktikan bahwa solusi yang diterapkan selama ini hanya bersifat pemadam api sesaat, bukan pencegahan sistemik yang berkelanjutan.
Dampak Luas Bagi Hubungan Bilateral Indonesia
Sentimen negatif dari warga Malaysia dan Filipina di media sosial terus meningkat seiring menurunnya kualitas udara di kota-kota besar mereka. Jika Indonesia tidak segera mengambil langkah konkret, krisis asap ini berpotensi mengganggu kerja sama ekonomi dan pariwisata di kawasan. Negara tetangga menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas dalam pertemuan puncak para pemimpin ASEAN.
Satria Unggul Wicaksana menambahkan bahwa ketidakbecusan ini memberikan kesan bahwa Indonesia mengabaikan hak asasi manusia warga negara tetangga untuk menghirup udara bersih. Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemulihan lahan gambut dan pengawasan ketat terhadap izin-izin pembukaan lahan baru dengan cara membakar (slash-and-burn).
Kasus ini mengingatkan publik pada krisis serupa yang terjadi pada beberapa tahun silam, di mana tekanan internasional akhirnya memaksa Indonesia memperketat regulasi lingkungan. Namun, tanpa konsistensi penegakan hukum, sejarah buruk ini akan terus berulang dan semakin memojokkan posisi Indonesia dalam peta politik hijau dunia. Informasi lebih lanjut mengenai kerangka kerja sama regional dapat dipelajari melalui laman resmi Sekretariat ASEAN terkait polusi asap lintas batas.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi total terhadap satgas karhutla dan mempercepat proses hukum bagi siapa pun yang bertanggung jawab atas bencana lingkungan ini. Hanya dengan tindakan tegas, Indonesia dapat memulihkan kepercayaan negara-negara tetangga dan membuktikan diri sebagai pemimpin kawasan yang bertanggung jawab.
