Pemerintah Kota Jakarta Selatan kini tengah mematangkan rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di atas aliran Kali Pesanggrahan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan mobilitas warga yang selama ini bergantung pada jasa penyeberangan tradisional. Namun, rencana ambisius tersebut membawa kecemasan bagi para operator perahu eretan atau ‘getek’ yang telah menggantungkan hidup dari denyut nadi sungai tersebut selama puluhan tahun.
Para operator perahu eretan secara tegas menyatakan dukungannya terhadap kemajuan infrastruktur wilayah. Meski demikian, mereka melayangkan permintaan khusus agar titik pembangunan jembatan tidak mematikan mata pencaharian yang ada. Eksistensi perahu eretan bukan sekadar alat angkut, melainkan simbol ketangguhan ekonomi akar rumput di tengah minimnya fasilitas publik yang memadai di masa lalu. Oleh karena itu, kebijakan top-down dari pemerintah perlu mempertimbangkan kearifan lokal agar tidak menciptakan pengangguran baru di sektor informal.
Potensi Konflik Kepentingan dan Harapan Operator Eretan
Ketidakpastian mengenai titik presisi pembangunan JPO memicu kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih fungsi lahan. Para abang eretan berharap pemerintah melakukan survei mendalam yang melibatkan partisipasi aktif warga terdampak. Jika jembatan berdiri tepat di jalur eretan saat ini, otomatis jasa penyeberangan tradisional tersebut akan kehilangan pelanggan secara permanen. Berikut adalah poin-poin krusial yang menjadi aspirasi para operator perahu:
- Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap titik koordinat pembangunan agar tidak bersinggungan langsung dengan operasional getek.
- Adanya permintaan untuk integrasi desain di mana perahu eretan bisa tetap beroperasi sebagai moda transportasi alternatif atau wisata air.
- Warga menginginkan jaminan bahwa pembangunan ini tidak sekadar mengejar target fisik, melainkan juga menjaga harmoni sosial di lingkungan sekitar.
- Pemerintah daerah harus menyediakan ruang dialog terbuka sebelum alat berat menyentuh pinggiran Kali Pesanggrahan.
Analisis Urban: Infrastruktur Modern vs Ekonomi Marginal
Dari kacamata kebijakan publik, pembangunan JPO merupakan langkah solutif untuk menjamin keselamatan warga. Menyeberangi sungai dengan perahu getek memang memiliki risiko keselamatan yang tinggi, terutama saat debit air Kali Pesanggrahan meningkat tajam. Namun, editor menilai bahwa pemerintah seringkali melupakan ‘biaya sosial’ dari sebuah proyek pembangunan. Menghilangkan perahu eretan tanpa memberikan solusi transisi ekonomi adalah langkah yang kurang bijaksana secara kemanusiaan.
Transformasi kawasan Kali Pesanggrahan seharusnya mampu mengadopsi konsep pembangunan inklusif. Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Dinas Bina Marga DKI Jakarta perlu merancang infrastruktur yang tidak hanya fungsional secara teknis, tetapi juga estetis dan akomodatif terhadap sejarah lokal. Jika dikelola dengan baik, kehadiran JPO justru bisa mempercantik kawasan dan membuat aktivitas perahu eretan di bawahnya menjadi daya tarik visual yang menarik, mirip dengan konsep kanal-kanal di luar negeri.
Pandangan Kedepan: Menuju Solusi Win-Win
Menilik rencana masa depan, pembangunan ini harus menjadi momentum revitalisasi sungai secara menyeluruh. Pemerintah jangan hanya fokus pada jembatan, tetapi juga pembersihan sempadan sungai dan penataan kawasan pemukiman di sekitarnya. Artikel ini sebelumnya sempat membahas urgensi normalisasi sungai di Jakarta, dan pembangunan JPO ini merupakan bagian kecil dari teka-teki besar tata ruang ibu kota. Sinergi antara modernitas jembatan beton dan tradisi perahu eretan dapat menjadi identitas unik bagi Jakarta Selatan.
Kesimpulannya, aspirasi para abang eretan adalah pengingat penting bagi pemegang kebijakan. Setiap jengkal aspal dan beton yang diletakkan harus membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat, bukan justru meminggirkan mereka yang sudah lama bertahan di sana. Pemerintah harus berani mengambil langkah inovatif untuk menggabungkan fungsi transportasi modern dengan keberlangsungan ekonomi mikro warga setempat agar tidak muncul resistensi sosial di kemudian hari.
