JAKARTA – Sebanyak 336 pasar rakyat antre direvitalisasi oleh pemerintah setelah lolos proses verifikasi ketat dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, program perbaikan infrastruktur perdagangan ini harus menghadapi kendala klasik terkait keterbatasan anggaran negara.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan bahwa jumlah pasar yang mengajukan perbaikan fisik sangat tinggi. Sementara itu, alokasi dana yang tersedia di kementerian tidak sebanding dengan usulan yang masuk dari pemerintah daerah.
Antrean Panjang di Berbagai Daerah
Usulan pembangunan fasilitas perdagangan ini datang dari berbagai kabupaten dan kota yang mendambakan pasar yang lebih bersih serta representatif. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan harus memutar otak guna menentukan skala prioritas agar alokasi dana terserap secara efektif.
Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam program perbaikan infrastruktur ini:
- Keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
- Jumlah pasar rakyat antre direvitalisasi yang terus bertambah dari berbagai wilayah.
- Kebutuhan verifikasi ulang untuk memastikan kelayakan proposal dari pemerintah daerah.
Harapan untuk Ekonomi Kerakyatan
Revitalisasi sarana perdagangan tradisional memegang peran krusial dalam menjaga kestabilan harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara nasional. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya mencari solusi alternatif di luar pendanaan APBN murni.
Mendag Budi menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap skema kerja sama lain guna mempercepat proses pembangunan fasilitas publik tersebut. Namun, realisasi di lapangan tetap memerlukan koordinasi intensif bersama pihak pemda terkait.
