KALTIMNEWSROOM.COM – Kekayaan hasil korupsi tidak boleh menjadi warisan yang bisa dinikmati keluarga pelaku meskipun koruptor telah meninggal dunia. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan negara harus menelusuri asal-usul harta untuk memastikan hasil kejahatan tidak lolos dari upaya pemulihan aset.
Pernyataan tersebut muncul setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Hardjuno menyambut regulasi itu sebagai langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mengubah pendekatan penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, aparat penegak hukum selama ini terlalu menitikberatkan hukuman penjara. Padahal, negara juga perlu memastikan koruptor kehilangan seluruh keuntungan ekonomi yang mereka peroleh melalui tindak pidana.
“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai hukuman penjara tidak akan memberikan efek jera maksimal selama pelaku masih bisa menikmati kekayaan hasil korupsi. Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan mekanisme perampasan aset agar korupsi tidak lagi memberikan keuntungan finansial.
Hardjuno Ingatkan Perlindungan Hak Milik dalam UU Perampasan Aset
Meski menyambut pengesahan regulasi tersebut, Hardjuno mengingatkan pemerintah agar memperhatikan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak milik.
Ia menilai sejumlah ketentuan masih membuka ruang perdebatan, terutama mengenai batas kewenangan negara dalam mengambil alih aset masyarakat.
Hardjuno menyebut masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila menemukan ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memanfaatkan masa transisi untuk mengkaji aturan pelaksanaan sekaligus memastikan kesiapan lembaga yang akan menjalankan undang-undang tersebut.
Harta Koruptor yang Dialihkan ke Keluarga Tetap Harus Ditelusuri
Hardjuno juga menyoroti praktik pengalihan kekayaan kepada keluarga, penggunaan perusahaan, hingga penitipan aset kepada pihak lain. Menurutnya, cara tersebut tidak boleh menjadi celah bagi koruptor untuk menyelamatkan hasil kejahatan.
Ia menegaskan aparat perlu memeriksa asal-usul kekayaan sebelum mengambil tindakan perampasan. Namun, pemerintah juga harus melindungi pihak ketiga yang memperoleh harta secara sah dan memiliki itikad baik.
“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.
Pengelolaan Aset Rampasan Jangan Jadi Celah Korupsi Baru
Selain menyoroti mekanisme perampasan, Hardjuno meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aset yang berhasil negara ambil alih.
Ia menilai pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas. Kedua lembaga juga harus menghindari tumpang tindih tugas dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.
Hardjuno mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan pengelolaan aset rampasan justru membuka peluang penyimpangan baru.
“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.
Ia mendorong pemerintah membuka informasi mengenai nilai kekayaan yang berhasil dirampas serta pemanfaatan hasilnya. Dengan transparansi tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan aset negara.
Hardjuno berharap UU Perampasan Aset tidak hanya memperkuat penindakan terhadap koruptor, tetapi juga memastikan negara mampu memulihkan kerugian dan mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindak pidana.
(Redaksi)






