TERKINI
Hukum

RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Akhir, Ini 10 Poin yang Jadi Sorotan

Foto: Suasana rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. / Ist

KALTIMNEWSROOM.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur sejumlah ketentuan penting, mulai dari mekanisme pengambilalihan aset hasil kejahatan, perlindungan hak pihak ketiga, hingga pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut terdapat 10 poin utama dalam rancangan regulasi tersebut. Materinya mencakup jaminan hak asasi manusia (HAM), ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengelolaan aset.

DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tahap pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kesepakatan tersebut dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan anggota DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke pembicaraan tingkat II.

“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Dasco.

Anggota DPR yang hadir kemudian menyatakan persetujuan.

Sepuluh Poin Utama RUU Perampasan Aset

Habiburokhman menjelaskan, rancangan undang-undang tersebut memuat sejumlah ketentuan yang mengatur proses perampasan aset sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berikut 10 poin utama yang menjadi materi pembahasan RUU Perampasan Aset:

  1. Judul, Prinsip, dan Asas HukumRUU ini mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan HAM dalam pelaksanaan perampasan aset.
  2. Ruang Lingkup Tindak PidanaAturan ini mencakup jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong.
  3. Penegasan Ancaman PidanaPerampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan ini tetap mencakup ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.
  4. Pembagian Kewenangan dan Mekanisme PerampasanRUU mengatur tahapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
  5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad BaikRancangan aturan ini menjamin perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah atas aset. Mereka juga memperoleh kesempatan yang cukup untuk melakukan pembuktian.
  6. Pengembalian Aset kepada KorbanRUU menjamin upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
  7. Pengelolaan Aset Hasil Tindak PidanaRUU mengatur tugas badan yang berkompeten dalam mengelola aset secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
  8. Pengawasan Mekanisme Perampasan AsetRancangan aturan ini menempatkan badan independen untuk mengawasi pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.
  9. Pencegahan Penyalahgunaan KekuasaanRUU mengatur langkah pencegahan agar aparat penegak hukum tidak menggunakan kewenangan perampasan aset untuk menyalahgunakan kekuasaan.
  10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem InformasiPemerintah mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

TII Soroti Transparansi Pembahasan RUU

Meski pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahap akhir, Transparency International Indonesia (TII) menyoroti minimnya akses publik terhadap proses penyusunan regulasi tersebut.

Peneliti TII, Agus Sarwono, mendesak DPR dan pemerintah membuka draf terbaru RUU Perampasan Aset kepada masyarakat.

Menurut Agus, publik perlu mengawasi pembahasan regulasi tersebut karena negara akan memperoleh kewenangan besar untuk merampas aset hasil kejahatan.

“Sulit menerima logika bahwa sebuah regulasi yang akan memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan dibahas tanpa akses publik yang memadai terhadap draf terbarunya,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/11/2026).

Agus meminta DPR dan pemerintah memberikan ruang kepada organisasi masyarakat sipil serta kalangan akademisi untuk menelaah seluruh substansi RUU.

Dia menilai sejumlah ketentuan membutuhkan perhatian khusus, terutama mekanisme pembuktian, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengelolaan aset sitaan, dan pengawasan terhadap kewenangan aparat.

Agus juga mengingatkan agar percepatan pengesahan tidak mengabaikan pengawasan publik. Menurutnya, transparansi menjadi syarat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan setelah regulasi berlaku.

“Ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa cepat RUU ini disahkan, melainkan seberapa kuat ia mampu menutup ruang impunitas pelaku korupsi, memulihkan aset negara yang dirampas, dan membangun kepercayaan publik bahwa proses legislasi dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Dengan demikian, TII menilai keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari kecepatan DPR mengesahkannya. Pemerintah dan DPR juga perlu memastikan regulasi tersebut melindungi hak masyarakat serta memperkuat akuntabilitas dalam pemberantasan tindak pidana.

(Redaksi)

Ringkasan Cepat

  • KALTIMNEWSROOM.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur sejumlah ketentuan penting, mulai dari mekanisme pengambilalihan aset hasil kejahatan, perlindungan hak pihak ketiga,…
  • Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut terdapat 10 poin utama dalam rancangan regulasi tersebut.
  • Materinya mencakup jaminan hak asasi manusia (HAM), ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengelolaan aset.
vns
vns Redaksi Kaltim Newsroom

Jurnalis yang fokus pada isu pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan di Kalimantan Timur. Bergabung dengan Kaltim Newsroom sejak 2022.

Lihat Semua Artikel

Baca Juga

Lihat Semua
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified