
KALTIMNEWSROOM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan hingga Idulfitri 2026.
Upaya ini dilakukan melalui langkah pengendalian inflasi yang terukur, konkret, dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan pentingnya kesiapan nyata seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat.
Ia meminta setiap instansi tidak hanya bersikap antisipatif, tetapi juga menyiapkan langkah teknis yang bisa langsung dijalankan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Saefuddin saat memimpin Rapat Koordinasi Internal Pengendalian Inflasi bersama Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda, Senin (19/1/2026), di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Balai Kota Samarinda.
Tindak Lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi
Rapat internal ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual.
Rakornas tersebut membahas antisipasi kenaikan harga pangan dan tarif transportasi menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta evaluasi dukungan daerah terhadap program nasional “3 Juta Rumah”.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa inflasi awal Ramadan dalam lima tahun terakhir paling banyak disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Pada Maret 2025, kelompok ini menyumbang inflasi sebesar 0,37 persen.
Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat kontribusi sebesar 1,18 persen.
Stok Pangan Aman, Sejumlah Komoditas Diawasi
Perum Bulog Kota Samarinda memastikan ketersediaan stok beras mencapai 8.670 ton dan minyak goreng Minyakita dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Hj. Heny Kartika Handayani, melaporkan sebagian besar komoditas strategis masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Namun, beberapa komoditas seperti gula pasir, daging sapi, telur ayam ras, dan kedelai tercatat melebihi HET dan perlu pengawasan ketat.
Transportasi dan Pasar Murah Jadi Perhatian
Saefuddin juga menyoroti potensi kenaikan harga tiket transportasi udara menjelang hari besar keagamaan.
Ia meminta Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar lonjakan tarif tidak memberatkan masyarakat.
Data BPS Samarinda mencatat sektor transportasi mengalami inflasi tahunan sebesar 1,58 persen, dengan andil terbesar berasal dari angkutan udara.
Di sisi ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) Samarinda akan menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) di lima kelurahan pada Februari 2026.
Selain itu, Pemkot menyiapkan bantuan pangan untuk 450 kepala keluarga di tiga kecamatan.
Menutup rapat, Saefuddin Zuhri menyatakan optimisme bahwa TPID Samarinda mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
“Tujuan kita satu, menjaga inflasi tetap stabil demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)


