Respons Lamban Layanan Aduan GratisPol Tuai Kritik Mahasiswa
KALTIMNEWSROOM.COM – Gelombang keluhan mahasiswa penerima Program Beasiswa GratisPol kembali menguat. Kali ini, sorotan tertuju pada layanan pengaduan yang dinilai lamban merespons pertanyaan dan layanan aduan GratisPol mahasiswa, terutama melalui kanal WhatsApp dan media sosial resmi GratisPol.
Situasi tersebut memicu keresahan di kalangan mahasiswa, terlebih di tengah proses verifikasi data dan ketidakpastian status beasiswa yang masih berlangsung.
Aduan Ramai di Media Sosial dan WhatsApp
Sejumlah mahasiswa mengaku telah berkali-kali mengirim pesan melalui kanal resmi pengaduan, namun tidak kunjung memperoleh jawaban. Keluhan itu ramai terlihat di kolom komentar akun media sosial GratisPol, dengan mahasiswa mempertanyakan kejelasan layanan dan kepastian hak mereka sebagai penerima manfaat.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa layanan pengaduan belum berjalan optimal seiring besarnya skala program.
Pemprov Kaltim Akui Keterbatasan Admin di Layanan Aduan GratisPol
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, membenarkan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam layanan pengaduan GratisPol.
“Memang admin kami hanya ada 10 orang. Dalam satu hari, maksimal bisa melayani sekitar 100 orang,” ujar Dasmiah saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).
Ia menyebut jumlah tersebut tidak sebanding dengan cakupan penerima manfaat GratisPol yang mencapai sekitar 100 ribu mahasiswa di seluruh Kalimantan Timur.
Ribuan Pesan Masuk Setiap Hari
Menurut Dasmiah, volume pesan yang masuk setiap hari sangat besar dan tidak mungkin ditangani secara bersamaan.
“Yang menghubungi itu jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu mahasiswa. Jadi tidak mungkin semuanya langsung terjawab dalam waktu bersamaan,” katanya.
Akibatnya, antrean aduan tidak terhindarkan, terutama pada masa verifikasi dan pembaruan data.
Verifikasi Data Jadi Penyebab Respons Melambat
Dasmiah menegaskan bahwa tugas admin GratisPol tidak sekadar menjawab pesan, melainkan juga melakukan verifikasi data secara menyeluruh.
“Pesan masuk itu bukan hanya dijawab. Admin juga harus melakukan verifikasi data. Kalau salah sedikit saja, dampaknya bisa ke hak mahasiswa itu sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proses verifikasi mencakup pengecekan identitas, kecocokan data kependudukan, status akademik, hingga kesesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur.
Layanan Aduan GratisPol: Jawaban Kerap Diberikan pada Malam Hari
Karena tingginya beban kerja, respons layanan pengaduan sering kali baru bisa diberikan pada malam hari. Dasmiah meminta mahasiswa untuk memahami kondisi tersebut.
“Biasanya memang baru bisa dijawab malam hari. Tapi kami pastikan semua akan dijawab, hanya saja bergiliran,” ujarnya.
Kesalahan Pendaftar Ikut Memperlambat Proses
Selain keterbatasan admin, Dasmiah juga menyoroti rendahnya ketelitian pendaftar dalam membaca petunjuk teknis.
“Kalau petunjuk itu dibaca pelan-pelan, sebenarnya tidak sulit. Tapi karena ingin cepat selesai, banyak yang melewatkan instruksi, akhirnya terjadi kesalahan,” katanya.
Ia menambahkan, kesalahan pengisian data kerap disalahpahami sebagai gangguan sistem.
“Sering dianggap sistem error, padahal sebenarnya karena data yang diinput tidak sesuai petunjuk,” tambahnya.
Pemprov Kaltim: Admin Bukan Pegawai Struktural
Dalam kesempatan itu, Dasmiah juga meluruskan persepsi publik terkait status admin dan verifikator GratisPol.
“Admin dan verifikator ini hasil rekrutmen khusus. Jumlahnya memang hanya 10 orang. Pegawai Kesra sendiri juga terbatas,” jelasnya.
Evaluasi Diakui Perlu, Namun Terbatas Anggaran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kata Dasmiah, menyadari perlunya evaluasi terhadap layanan pengaduan GratisPol. Namun, penambahan tenaga admin belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
“Evaluasi pasti dilakukan. Tapi kami juga harus realistis, karena ada keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
(Redaksi)