Pakar IPB Sebut Teknologi Modifikasi Cuaca Bukan Solusi Utama Atasi Bencana
BOGOR – Ketergantungan otoritas terhadap Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam menangani bencana hidrometeorologi mendapatkan kritik tajam dari akademisi. Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Sonni Setiawan, menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca bukanlah jawaban akhir atau solusi permanen untuk mengatasi carut-marut masalah kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, langkah ini hanyalah bentuk mitigasi jangka pendek yang berfungsi sebagai ‘obat pereda nyeri’ tanpa menyembuhkan penyakit utamanya.
Sonni mengamati bahwa tren penggunaan TMC terus meningkat setiap kali ancaman banjir atau cuaca ekstrem mengintai wilayah strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa memanipulasi awan tidak akan pernah bisa menggantikan peran ekosistem yang sehat. Jika pemerintah terus mengandalkan intervensi teknologi tanpa memperbaiki daya dukung lingkungan, maka biaya mitigasi akan terus membengkak setiap tahunnya tanpa ada pengurangan risiko yang signifikan.
Keterbatasan Teknologi dalam Menghadapi Krisis Iklim
Intervensi manusia terhadap pola cuaca memiliki batas-batas fisik dan teknis yang tidak bisa diabaikan. Sonni menjelaskan bahwa TMC bekerja dengan cara mempercepat atau mengalihkan presipitasi, namun teknologi ini tidak mampu menghilangkan massa air dalam jumlah masif jika kondisi atmosfer memang sedang ekstrem. Oleh karena itu, menempatkan TMC sebagai garda terdepan penanganan bencana adalah kekeliruan logika kebijakan yang cukup fatal.
- Efikasi Terbatas: TMC sangat bergantung pada ketersediaan awan potensial dan kondisi angin di lapangan.
- Biaya Tinggi: Operasi penerbangan untuk menabur semai garam membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
- Dampak Ekologis: Masih diperlukan studi lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang akumulasi bahan semai terhadap kualitas air dan tanah.
- Rasa Aman Palsu: Ketergantungan pada TMC membuat pemangku kepentingan abai terhadap perbaikan drainase dan reforestasi.
Beralih dari ketergantungan teknologi, Sonni mendorong pemerintah untuk kembali pada prinsip dasar pengelolaan lingkungan. Masalah banjir, tanah longsor, dan kekeringan berakar pada perubahan tata guna lahan yang serampangan. Tanpa adanya komitmen untuk menghentikan deforestasi dan memulihkan daerah aliran sungai (DAS), teknologi secanggih apa pun tidak akan mampu menahan laju air yang kehilangan tempat parkir alaminya.
Urgensi Mitigasi Struktural dan Non-Struktural
Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan mitigasi dengan data saintifik yang komprehensif. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), frekuensi cuaca ekstrem memang meningkat akibat perubahan iklim global. Namun, peningkatan risiko bencana ini diperparah oleh kerentanan wilayah akibat pembangunan yang tidak mengindahkan aspek hidrologis. Integrasi antara peringatan dini dan kesiapan masyarakat jauh lebih krusial daripada sekadar mencoba ‘mengusir’ hujan.
Selain itu, pengelolaan risiko bencana harus melibatkan pendekatan lintas sektor. Kita tidak boleh melupakan bahwa upaya mitigasi bencana berkelanjutan menuntut adanya reformasi dalam tata ruang kota dan daerah. Sonni Setiawan menutup argumennya dengan menekankan bahwa TMC boleh saja digunakan dalam kondisi darurat tertentu, tetapi ia tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda restorasi lingkungan secara masif dan permanen di seluruh wilayah rawan bencana.
