KaltimNewsroom.com – Pemerintah Kota Samarinda tengah menghadapi persoalan serius dalam sektor pendidikan akibat kekurangan tenaga pendidik. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, jumlah kekurangan guru mencapai lebih dari 700 orang di berbagai jenjang sekolah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Ibnu Araby, mengonfirmasi kondisi tersebut dan menyebut pemerintah daerah telah memasukkannya sebagai catatan penting. Ia menegaskan bahwa persoalan ini sudah terdata dan menjadi perhatian utama.
“Yang jelas kita akan antisipasi itu, yang jelas itu catatan kita, sampai akhir tahun ini itu memang kurangnya sekian,” ujar Ibnu, Kamis (28/5/2026).
Sekolah Tetap Berjalan dengan Sistem Tambal Sulam
Meski kekurangan guru cukup besar, Disdikbud Samarinda memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di sekolah-sekolah. Pihak sekolah mengandalkan guru yang ada untuk menutup kekosongan tenaga pengajar.
Di tingkat Sekolah Dasar, sekolah biasanya mengalihkan tugas mengajar kepada guru lain ketika guru kelas atau guru mata pelajaran tertentu tidak tersedia. Guru piket juga sering mengambil peran tambahan untuk menjaga proses belajar tetap berjalan.
Skema ini membuat seluruh kelas tetap terisi, namun sekolah harus menyesuaikan pembagian tugas secara fleksibel setiap hari.
Beban Guru Meningkat Signifikan
Kondisi kekurangan guru tidak hanya berdampak pada sistem pembelajaran, tetapi juga meningkatkan beban kerja tenaga pendidik yang ada. Guru harus merangkap tugas mengajar di luar jam dan tanggung jawab normal mereka.
Akibatnya, jam mengajar guru meningkat tanpa penambahan waktu belajar siswa. Hal ini menciptakan ketimpangan beban kerja di lingkungan sekolah.
“Akhirnya dia yang harusnya mengajar satu minggu itu 8 jam kayaknya, karena membantu teman yang lain yang tidak ada gurunya atau kosong gurunya, dia mau-mau ya nambah jamnya,” kata Ibnu.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran jika berlangsung dalam jangka panjang, terutama karena guru harus membagi fokus pada lebih banyak kelas dan materi.
Pemerintah Daerah Hadapi Kendala Pengangkatan Guru Baru
Disdikbud Samarinda belum dapat memastikan jumlah penambahan guru pada tahun berjalan. Pemerintah daerah masih menyesuaikan kebijakan rekrutmen dengan kondisi anggaran yang berlaku.
Ibnu menjelaskan bahwa proses pengangkatan guru tidak dapat dilakukan secara cepat tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar tidak menimbulkan beban baru pada anggaran belanja pegawai.
“Tidak bisa serta merta mengangkat segala macam, kan nanti kendalanya digaji segala macam, jadi masalah baru lagi,” tegasnya.
Tantangan Pendidikan dan Upaya Penyesuaian
Kekurangan lebih dari 700 guru menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan pendidikan di Samarinda. Pemerintah daerah kini berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, dan kemampuan anggaran.
Situasi ini mendorong perlunya strategi jangka panjang, termasuk pemerataan distribusi guru, penguatan rekrutmen berbasis kebutuhan, serta optimalisasi tenaga pendidik yang sudah ada. Tanpa langkah sistematis, beban sekolah dan guru diperkirakan akan terus meningkat.
(*)
