JAKARTA – Kekerasan seksual masih menjadi ancaman serius yang mengintai ruang-ruang publik maupun privat di Indonesia. Fenomena ini menuntut respons cepat melampaui sekadar retorika kebijakan. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, secara kritis menyoroti urgensi keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat sistem pencegahan yang ada. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan akar rumput yang sadar akan hak-hak kemanusiaan dan keamanan.
Situasi darurat kekerasan seksual memerlukan mekanisme mitigasi yang komprehensif. Lestari menekankan bahwa kehadiran negara melalui regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diimbangi dengan keberanian masyarakat untuk bersuara. Ketakutan akan stigma seringkali menjadi penghambat utama dalam penanggulangan kasus, sehingga menciptakan fenomena gunung es yang berbahaya bagi tatanan sosial.
Menilik Urgensi Partisipasi Publik secara Masif
Partisipasi masyarakat bukan sekadar imbauan, melainkan fondasi dalam menciptakan lingkungan yang aman. Masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi indikasi awal kekerasan di lingkungan sekitar. Lestari Moerdijat mengajak publik untuk tidak lagi bersikap apatis terhadap tindakan-tindakan yang merendahkan martabat manusia. Upaya ini sejalan dengan semangat penguatan perlindungan saksi dan korban yang seringkali terabaikan dalam proses hukum tradisional.
- Membangun sistem pelaporan berbasis komunitas yang inklusif dan mudah diakses.
- Mengedukasi anggota keluarga mengenai batasan tubuh dan hak-hak reproduksi sejak dini.
- Menghilangkan budaya menyalahkan korban (victim blaming) yang menghambat proses keadilan.
- Memberikan dukungan moral dan psikologis bagi penyintas untuk memulihkan trauma.
Tantangan Implementasi UU TPKS di Lapangan
Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum yang progresif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kerikil tajam. Kendala administratif, kurangnya SDM yang sensitif gender di kepolisian, hingga keterbatasan fasilitas pemulihan di daerah pelosok menjadi catatan kritis. Lestari mendorong pemerintah untuk mengakselerasi peraturan turunan agar UU TPKS dapat beroperasi secara maksimal hingga ke tingkat desa. Pengawasan ketat terhadap kinerja aparat penegak hukum menjadi kunci agar supremasi hukum benar-benar melindungi kaum rentan.
Lembaga independen seperti Komnas Perempuan terus melaporkan peningkatan kasus setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa kesadaran pelaporan mulai meningkat namun risiko juga tetap tinggi. Fenomena ini mengharuskan pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pencegahan yang sudah berjalan. Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran untuk pendampingan korban harus menjadi prioritas dalam APBN maupun APBD.
Langkah Strategis Penguatan Sistem Pencegahan
Untuk memutus rantai kekerasan, pemerintah dan masyarakat perlu mengadopsi langkah-langkah strategis yang berkelanjutan. Edukasi publik harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan non-formal dan formal guna mengubah pola pikir patriarki yang mendominasi. Sinergi antara kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil akan memperkuat jaring pengaman sosial bagi perempuan dan anak-anak.
Inisiatif ini menghubungkan kembali diskusi mengenai perlindungan warga negara yang sebelumnya sempat mengemuka dalam pembahasan reformasi hukum nasional. Dengan integrasi data dan koordinasi yang baik, setiap potensi kekerasan dapat dimitigasi sebelum jatuh korban lebih banyak. Keberhasilan pencegahan kekerasan seksual adalah cerminan dari kematangan peradaban sebuah bangsa dalam menghormati hak asasi manusia secara utuh.
