Ahok Soroti Pencopotan Dirut KPI, Sebut Presiden Perlu Diperiksa
KALTIMNEWSROOM.COM – Kesaksian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina memicu perhatian luas setelah ia menyebut presiden semestinya ikut diperiksa terkait pencopotan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Djoko Priyono.
Ahok menyampaikan pernyataan tersebut saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Jaksa Dalami Pencopotan Direksi Anak Usaha Pertamina
Dalam persidangan, jaksa menyinggung keterangan Ahok dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebut dua nama mantan direksi anak usaha Pertamina, yakni Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid.
Djoko Priyono tercatat menjabat Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional pada 2021–2022, sementara Mas’ud Khamid pernah menjabat Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2020–2021.
Jaksa kemudian mempertanyakan apakah terdapat persoalan tertentu yang menyebabkan keduanya dicopot dari jabatan strategis tersebut.
Ahok Puji Kinerja Djoko dan Mas’ud
Menanggapi pertanyaan jaksa, Ahok justru menyebut Djoko dan Mas’ud sebagai dua direktur utama terbaik yang pernah dimiliki Pertamina.
“Bagi saya, dua saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk mau memperbaiki produksi kilang, termasuk memperbaiki Patra Niaga,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim.
Ahok menilai keduanya berani melakukan pembenahan tata kelola meski menghadapi risiko jabatan. Ia bahkan menyebut Mas’ud memilih dicopot daripada menandatangani pengadaan yang dinilai bermasalah.
“Pak Mas’ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya,” katanya.
Ahok Sebut Djoko “Orang Kilang”
Ahok juga menyoroti latar belakang Djoko Priyono yang dinilainya sangat memahami persoalan teknis kilang. Selama menjabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok kerap menerima laporan langsung dari Djoko terkait kelemahan sistem produksi.
Menurut Ahok, Djoko merupakan sosok yang aktif memberikan masukan untuk perbaikan kinerja kilang nasional.
Ahok Mengaku Terpukul Usai Djoko Dicopot
Ahok mengungkapkan emosinya setelah mengetahui Djoko dicopot dari jabatan Direktur Utama KPI. Ia mengaku sempat menelepon Djoko dan mendengar pernyataan yang membuatnya terpukul.
“Saya telepon dia. Dia bilang, ‘Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja, kerja last saja.’ Saya pikir BUMN ini keterlaluan, mencopot orang yang bukan berdasarkan meritokrasi,” ujar Ahok.
Ia mempertanyakan alasan pencopotan pejabat yang dinilainya justru sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola.
“Kenapa orang yang mau melakukan yang saya lakukan dicopot?” tambahnya.
Ahok: Periksa Presiden Bila Perlu
Pernyataan Ahok yang paling menyita perhatian muncul saat ia menegaskan pencopotan tersebut seharusnya diusut hingga ke level tertinggi.
“Makanya saya selalu bilang sama pak jaksa, kenapa saya mau laporin ke jaksa? Periksa itu sekalian BUMN, periksa itu Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” tegas Ahok.
Pernyataan itu disambut tepuk tangan pengunjung sidang, sebelum Hakim Ketua Fajar Kusuma mengetuk palu dan menegur hadirin agar menjaga ketertiban.
“Tolong pengunjung, ini persidangan, bukan hiburan. Tolong jangan bertepuk tangan,” ujar Fajar.
Deretan Terdakwa dan Kerugian Negara
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menyeret sejumlah terdakwa yang kini diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Mereka di antaranya Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.
Perkara ini juga melibatkan jajaran komisaris dan direksi perusahaan terkait di lingkungan Pertamina Group. Total kerugian keuangan negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp 285,1 triliun, yang berasal dari sejumlah proyek dan pengadaan terpisah, termasuk penyewaan terminal BBM dan kapal pengangkut minyak.
(Redaksi)
