BANJARMASIN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan kembali mencapai titik kritis dengan ribuan titik api yang terpantau sepanjang bulan ini. Banyak pihak menuding fenomena alam ekstrem seperti El Niño Godzilla sebagai tersangka utama di balik membara-nya tanah Borneo. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa bencana ekologis ini bukan sekadar kemarahan alam semata. Kita perlu melihat ke belakang, tepatnya pada era Orde Baru, untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan masa lalu telah menanam bom waktu ekologis yang kini meledak setiap tahun.
Pemerintah saat ini seringkali terjebak dalam pola penanganan reaktif yang hanya fokus pada pemadaman api di lapangan. Padahal, struktur tanah gambut di Kalimantan telah mengalami kerusakan sistemik sejak puluhan tahun silam. Kebijakan eksploitasi lahan yang mengabaikan karakteristik hidrologi gambut menjadi alasan utama mengapa api begitu mudah menjalar dan sangat sulit untuk kita padamkan.
Dosa Besar Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar
Sejarah mencatat bahwa pada pertengahan 1990-an, pemerintah Orde Baru meluncurkan Proyek Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah. Ambisi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional memicu pengalihan fungsi lahan gambut secara masif tanpa kajian lingkungan yang memadai. Proyek ini menciptakan ribuan kilometer kanal drainase yang bertujuan mengeringkan lahan gambut agar bisa ditanami padi. Alih-alih menghasilkan gabah, proyek ini justru menghancurkan sistem penyimpanan air alami yang Kalimantan miliki.
Selain dampak langsung dari kanal, berikut adalah beberapa poin krusial yang memperparah kondisi lahan pasca-era tersebut:
- Penyusutan tinggi muka air tanah yang membuat lahan gambut menjadi kering kerontang saat musim kemarau tiba.
- Hilangnya tutupan hutan primer yang sebelumnya berfungsi sebagai pengatur suhu mikro dan kelembapan area sekitar.
- Paparan material organik gambut yang mati terhadap oksigen secara berlebihan, sehingga lahan tersebut menjadi sangat mudah terbakar hanya dengan sedikit pemicu.
- Munculnya konflik agraria akibat pembukaan lahan besar-besaran yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat lokal.
Kerusakan ini bersifat permanen dan terus menghantui setiap kali siklus iklim kering melanda. Ketika El Niño menghentikan curah hujan, kanal-kanal yang dulu kita bangun justru mempercepat pelarian air menuju laut, meninggalkan hamparan bahan bakar yang sangat luas di bawah permukaan tanah.
Keterkaitan Fenomena El Nino dan Kerusakan Struktur Tanah
Meskipun El Niño memang memperburuk situasi, fenomena ini seharusnya tidak menjadi bencana nasional jika ekosistem gambut masih dalam kondisi sehat. Gambut yang basah secara alami memiliki ketahanan tinggi terhadap api. Namun, warisan infrastruktur Orde Baru telah mengubah lanskap Kalimantan menjadi kerentanan yang nyata. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang lazim dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar seringkali memanfaatkan kondisi lahan yang sudah kering akibat drainase masa lalu.
Berdasarkan data dari Center for International Forestry Research (CIFOR), pemulihan ekosistem gambut memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Restorasi bukan sekadar menanam pohon, melainkan memperbaiki tata kelola air melalui penyekatan kanal (canal blocking) yang dahulu dibangun untuk proyek ambisius tersebut. Upaya ini harus menjadi prioritas nasional dibandingkan sekadar mengandalkan pemadaman udara (water bombing) yang bersifat sementara.
Menuju Solusi Permanen Mengatasi Karhutla
Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu menyadari bahwa karhutla di Kalimantan adalah masalah struktural yang berakar dari sejarah kebijakan yang keliru. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan cuaca setiap kali asap mengepung wilayah ini. Diperlukan keberanian politik untuk mengevaluasi konsesi lahan di atas area gambut dan mempercepat program peremajaan ekosistem secara menyeluruh.
Dalam artikel kami sebelumnya mengenai tantangan mitigasi krisis iklim, ditegaskan bahwa sinkronisasi data lahan adalah kunci utama. Tanpa perbaikan mendasar pada tata ruang yang mempertimbangkan warisan kerusakan Orde Baru, Kalimantan akan tetap terjebak dalam siklus asap tahunan. Masyarakat kini menanti langkah konkret yang melampaui retorika, demi masa depan paru-paru dunia yang kian sekarat.
