AS Tekan Negara Anggota PBB, Bahas Penipuan Kripto Korea Utara
Kaltimnewsroom.com – Skema penipuan siber berskala besar yang diduga Korea Utara (Korut) lancarkan ke lebih dari 40 negara menarik sorotan internasional pada akhir 2025. Modus yang mencakup penipuan aset kripto dan penyamaran pekerja teknologi informasi (IT). Penipuan ini menghasilkan dana miliaran dolar AS yang membiayai program militer strategis Pyongyang.
Kasus tersebut kini masuk ke agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Amerika Serikat mendesak negara-negara anggota PBB agar mengambil langkah tegas dalam menegakkan sanksi internasional.
Sebanyak 11 negara memimpin sesi pembahasan di markas besar PBB di New York. Pertemuan itu membahas laporan setebal 140 halaman yang tim pemantau rilis pada akhir 2025 berisi temuan mengenai serangan siber ekstensif Korea Utara untuk mendanai sektor militernya.
Laporan tersebut mengungkap skema penyamaran pekerja teknologi informasi asal Korea Utara yang mencuri identitas warga negara lain. Dan memperoleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan Barat. Selain itu, tim pemantau menuding Pyongyang mencuri aset kripto bernilai besar di berbagai belahan dunia.
Nilai Kerugian
Hingga akhir 2025, jaringan tersebut merampas total aset kripto lebih dari 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 33 triliun.
Wakil Asisten Utama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Jonathan Fritz, mengatakan bahwa tujuan utama laporan dan sesi PBB ini ialah menekan negara-negara yang belum sepenuhnya menerapkan sanksi terhadap Korea Utara.
“Terlalu banyak negara gagal mengimplementasikan sanksi PBB untuk mencegah aktivitas berbahaya seperti ini,” ujar Fritz kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, seorang pekerja IT Korea Utara bisa tinggal di satu negara, mencuri identitas warga negara lain secara daring. Lalu menggunakan identitas tersebut untuk melamar pekerjaan jarak jauh di perusahaan Amerika Serikat atau negara Barat lainnya.
“Biasanya mereka melamar pekerjaan remote dengan gaji ratusan hingga ribuan dolar Amerika Serikat per bulan,” kata Fritz.
Peran Rusia dan China
Dalam laporan tersebut, Amerika Serikat juga menyoroti peran Rusia dan China yang memberikan perlindungan atau ruang aman bagi aktivitas pendanaan Korea Utara. Tim pemantau menemukan setidaknya 19 bank di China yang sebagai jalur pencucian dana hasil kejahatan siber.
Korea Utara sangat bergantung pada infrastruktur keuangan dan teknologi China untuk menjalankan skema tersebut. Beberapa negara bahkan mengizinkan penggunaan aset kripto curian untuk membeli senjata, bahan bakar, dan perlengkapan militer lainnya.
Laporan Tim Pemantau Sanksi Multilateral mencatat bahwa Korea Utara membeli kendaraan lapis baja, minyak bumi asal Rusia. Serta tembaga untuk kebutuhan amunisi dengan mata uang kripto.
Sejumlah negara yang laporan sebut antara lain China, Rusia, Kamboja, Laos, Guinea Ekuatorial, Guinea, Nigeria, dan Tanzania. Negara-negara tersebut diduga mengakomodasi keberadaan pekerja IT palsu Korea Utara atau membiarkan aktivitas pencucian uang melalui institusi keuangan domestik.
Amerika Serikat memperkirakan sekitar 1.500 pekerja IT Korea Utara berbasis di China. Sementara sekitar 500 lainnya tersebar di Rusia dan sejumlah negara Afrika serta Asia Tenggara.
Pelanggaran Resolusi PBB
Menurut Washington, praktik ini melanggar dua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang negara anggota memberikan visa kerja kepada warga Korea Utara dan mewajibkan negara anggota memulangkan warga Korut yang memperoleh penghasilan di luar negeri.
Fritz menyebutkan bahwa sejak laporan tersebut dirilis pada Oktober 2025, beberapa negara mulai mengambil langkah konkret. Argentina dan Pakistan termasuk yang merespons temuan tersebut.
“Saya memahami bahwa Pakistan menangkap seorang individu yang laporan identifikasi karena perannya memfasilitasi aktivitas pekerja teknologi Korea Utara,” ujar Fritz.
Sesi PBB tersebut juga menghadirkan perwakilan sektor swasta. Seorang perwakilan Korea Selatan mengungkap bahwa setelah laporan dirilis, sebuah perusahaan kripto di negaranya mendeteksi pencurian aset senilai 30 juta dolar AS atau sekitar Rp 507 miliar.
Sementara itu, juru bicara platform pekerja lepas Upwork menyampaikan bahwa pihaknya pernah menangani kasus di mana seseorang terlihat bekerja secara normal. Tetapi sebenarnya warga Korea Utara mengerjakan seluruh tugasnya secara tersembunyi.
Sejumlah solusi muncul dalam pertemuan tersebut. Perwakilan perusahaan teknologi seperti Google menyarankan agar perusahaan memperketat proses perekrutan karyawan jarak jauh. Termasuk melalui pemeriksaan latar belakang dan wawancara langsung.
Namun, tantangan kian kompleks karena Korea Utara memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini memungkinkan pelamar memanipulasi foto, suara, hingga identitas digital selama proses wawancara.
Menanggapi pembahasan tersebut, Perwakilan Tetap Korea Utara di PBB mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam AS. Pemerintah Korut menilai pembahasan ini sebagai bentuk penyalahgunaan forum PBB untuk kepentingan geopolitik.
“Isu yang seharusnya PBB bahas ialah tindakan kriminal Amerika Serikat yang melanggar Piagam PBB dan hukum internasional,” demikian pernyataan pemerintah Korea Utara.
Meski demikian, negara-negara yang terlibat dalam sesi PBB sepakat bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara yang kian kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas global.
(*)
