KaltimNewsroom.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut dan pesisir yang berkelanjutan, inklusif, serta berpihak kepada masyarakat lokal.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian ekosistem laut, dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala DKP Provinsi Kalimantan Timur, Irhan Hukmaidy, saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema penyatuan dan penataan ruang perairan di Kalimantan Timur, yang berlangsung di Ruang Rapat Kerapu, Jalan Kusuma Bangsa, belum lama ini.
Dalam forum tersebut, Irhan menekankan bahwa penataan ruang laut tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pembangunan dan investasi.
Lebih dari itu, kebijakan yang disusun harus mampu menjamin keberlanjutan ekologi, memperhatikan aspek sosial, serta melindungi ruang hidup masyarakat pesisir.
Ruang Laut sebagai Penopang Kehidupan Ribuan Nelayan
Irhan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan wilayah perairan dan pesisir Kalimantan Timur sebagai fondasi penting pembangunan daerah. Sebab, kawasan tersebut tidak hanya memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi juga menjadi ruang kehidupan dan sumber penghidupan bagi sekitar 7.600 nelayan.
“Perairan pesisir kita adalah ruang hidup bagi ribuan nelayan. Penyusunan kebijakan tata ruang laut harus berbasis data faktual dan tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan justru memicu konflik pemanfaatan ruang dan berujung pada marjinalisasi masyarakat lokal,” ujar Irhan di sela-sela diskusi.
Menurutnya, perencanaan tata ruang laut membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, setiap kebijakan pemanfaatan ruang dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan.
Antisipasi Tekanan Ruang Laut Seiring Pembangunan IKN
Tingginya aktivitas pelayaran logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan perairan Kalimantan Timur.
Meningkatnya mobilitas kapal dan aktivitas ekonomi di wilayah perairan menuntut penataan ruang laut yang lebih presisi. Hal ini diperlukan agar jalur pelayaran nasional tetap berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan tradisional.
DKP Kaltim memandang mitigasi pemanfaatan ruang laut sebagai langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kelancaran transportasi laut, dan keberlanjutan sektor perikanan.
Irhan berharap hasil diskusi serta pemetaan wilayah pesisir tersebut dapat menjadi peta jalan (roadmap) bagi pertumbuhan ekonomi perikanan yang tetap selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan.
Tiga Langkah Strategis DKP Kaltim
Untuk memperkuat tata kelola ruang laut yang berkelanjutan, DKP Kaltim mendorong sejumlah langkah strategis yang melibatkan integrasi kebijakan, perlindungan ekosistem, hingga pemberian kepastian ruang bagi nelayan.
Pertama, penguatan dan integrasi perizinan. DKP Kaltim mendorong penguatan tata kelola Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui integrasi perizinan lintas instansi. Termasuk di dalamnya penyederhanaan perizinan pariwisata bahari agar mampu meningkatkan daya tarik investasi dan membuka peluang pengembangan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
Kedua, pengembangan kawasan konservasi produktif. Pendekatan konservasi berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi yang didorong dengan menggabungkan fungsi ekowisata, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove, serta penjagaan daerah pemijahan ikan (spawning ground). Melalui pendekatan ini, pelestarian lingkungan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Ketiga, penetapan zonasi hak eksklusif nelayan. Langkah ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian ruang tangkap bagi nelayan tradisional agar aktivitas melaut dapat berlangsung secara aman tanpa terganggu oleh persaingan pemanfaatan ruang laut.
“Kita harus memberikan kedaulatan penuh kepada nelayan kita melalui jaminan zonasi tangkap yang jelas,” tegasnya.
Transformasi Digital untuk Pengawasan Laut
Tidak hanya berfokus pada penataan ruang dan perlindungan nelayan, DKP Kaltim juga berkomitmen mendorong transformasi digital dalam tata kelola kelautan.
Pemanfaatan teknologi pemantauan kelautan (marine monitoring) berbasis satelit dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perairan. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali aktivitas di laut sekaligus mendukung upaya pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).
Dengan dukungan teknologi dan sistem pengawasan yang semakin terintegrasi, pengelolaan sumber daya kelautan diharapkan menjadi lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap berbagai tantangan di lapangan.
Tata Kelola yang Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat
Bagi DKP Kaltim, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya diukur dari meningkatnya investasi maupun aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Karena itu, penguatan regulasi, pembenahan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur.
Menutup pernyataannya, Irhan kembali mengingatkan bahwa seluruh kebijakan dan upaya pembenahan tata kelola harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Birokrasi hadir untuk melayani masyarakat. Semua upaya memperbaiki tata kelola ruang laut ini pada akhirnya harus berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir Kalimantan Timur,” pungkasnya.
(*)
