DPRD Samarinda Desak Pemkot Kaji Ulang Penghapusan Bosda untuk 17 TK Negeri
KALTIMNEWSROOM.COM – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengevaluasi keputusan menghentikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi seluruh Taman Kanak-Kanak (TK) negeri mulai tahun anggaran 2026. DPRD menilai kebijakan itu mengancam operasional sekolah dan dapat menurunkan kualitas pendidikan anak usia dini.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan penghentian Bosda akan berdampak langsung pada 17 TK negeri di Kota Samarinda. Selama ini, sekolah memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional.
Komisi IV baru menerima audiensi dari perwakilan guru dan tenaga kependidikan TK serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dalam pertemuan itu, para guru menyampaikan kekhawatiran setelah pemerintah menghentikan alokasi Bosda mulai 2026.
“Usulan dan keluhan utama yang kami terima dari bidang taman kanak-kanak dan PAUD adalah terkait Bosda. Mulai tahun anggaran 2026, guru-guru di 17 TK negeri di Kota Samarinda dipastikan tidak lagi menerima bantuan dana operasional daerah tersebut,” ujar Novan.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Bosda selama ini menjadi penopang berbagai kebutuhan sekolah. Dana tersebut membantu sekolah memenuhi kebutuhan yang belum dapat dibiayai melalui Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).
Bosnas Dinilai Belum Mampu Menutup Seluruh Kebutuhan
Novan menjelaskan seluruh TK negeri hanya akan mengandalkan Bosnas mulai 2026. Namun, Bosnas memiliki aturan penggunaan yang terbatas. Karena itu, sekolah tidak bisa menggunakan dana tersebut untuk semua kebutuhan operasional.
Sekolah masih membutuhkan anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler, perawatan ringan sarana dan prasarana, serta insentif bagi tenaga pendidik non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama ini, Bosda membantu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kebijakan ini berpotensi mengganggu operasional sekolah sekaligus berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini mengandalkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah,” kata Novan.
Ia menilai penghentian Bosda juga dapat menurunkan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Menurutnya, pemerintah harus segera menyiapkan solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal.
DPRD Dorong Pemkot Siapkan Solusi Anggaran
Komisi IV DPRD Samarinda meminta Pemkot Samarinda segera meninjau ulang kebijakan tersebut. DPRD menilai pemerintah harus tetap memprioritaskan pendidikan anak usia dini meski menjalankan program pembangunan lainnya.
“Terlepas dari fokus program pemerintah yang lain, pembenahan dan dukungan di sekolah-sekolah TK negeri harus segera direalisasikan kembali. Persoalan ini sangat krusial karena menyangkut operasional dasar sekolah serta keberlangsungan proses belajar mengajar anak-anak kita,” tegas Novan.
DPRD juga meminta Dinas Pendidikan Kota Samarinda segera berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya langkah itu menghasilkan formulasi anggaran alternatif. Dengan begitu, operasional 17 TK negeri tetap berjalan dan kesejahteraan para guru tetap terjaga.
(Adv)
