Banggar DPRD Samarinda Kaji KUA-PPAS 2027, Minta APBD Disusun Berdasarkan Kondisi Fiskal Riil
KALTIMNEWSROOM.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mulai melakukan pembahasan awal terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. DPRD menekankan pentingnya penyusunan APBD yang realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Anggota Banggar DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan dokumen KUA-PPAS Samarinda 2027 yang telah disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda saat ini masih dalam tahap analisis internal sebelum dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami sudah menerima dokumen KUA-PPAS Samarinda 2027 dari Pemkot. Saat ini masih dalam tahap analisis internal untuk melihat berbagai asumsi yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut,” ujar Rohim, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan tersebut mencakup evaluasi terhadap proyeksi pendapatan, belanja daerah, hingga berbagai asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
APBD 2027 Diproyeksikan Naik Sekitar Rp100 Miliar
Berdasarkan rancangan awal, APBD Kota Samarinda tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 triliun atau meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp3,18 triliun.
Meski menunjukkan tren positif, Rohim menilai kenaikan tersebut belum memberikan ruang fiskal yang terlalu luas. Oleh sebab itu, pemerintah diminta menyusun target pendapatan secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran.
“Kalau dibandingkan dengan tahun 2026 memang ada kenaikan, tetapi tidak terlalu besar, sekitar Rp100 miliar,” katanya.
Menurutnya, Banggar tidak hanya memperhatikan besaran anggaran, tetapi juga memastikan setiap alokasi belanja benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Prioritaskan Program yang Berdampak Langsung
Rohim menegaskan prinsip efisiensi tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027. Anggaran daerah diharapkan lebih difokuskan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, serta program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setelah proses pembahasan internal selesai, Banggar akan melanjutkan pembahasan bersama TAPD untuk menyelaraskan berbagai asumsi, menyempurnakan struktur anggaran, hingga menyepakati dokumen KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD 2027.
“Target kami bukan sekadar menyusun angka, tetapi memastikan APBD 2027 benar-benar memberi dampak konkret bagi pembangunan kota. Setelah seluruh pembahasan detail selesai, baru akan dilakukan kesepakatan bersama TAPD,” tutupnya.
Banggar DPRD Samarinda memastikan akan mengawal seluruh tahapan pembahasan hingga KUA-PPAS 2027 disepakati. Dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan APBD yang realistis, tepat sasaran, serta mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Samarinda.
(Adv)
