Helmi Abdullah Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan Program MBG di Tengah Perlambatan Ekonomi
KALTIMNEWSROOM.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi salah satu peluang yang mampu membantu menggerakkan perekonomian lokal di tengah perlambatan ekonomi yang mulai dirasakan sejumlah pelaku usaha di Samarinda.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional dapur MBG berpotensi menciptakan pasar baru bagi pedagang, petani, peternak, hingga pemasok lokal.
Menurutnya, peluang tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kita berharap program ini bisa memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Kebutuhan bahan bakunya cukup besar sehingga dapat membuka peluang ekonomi baru,” kata Helmi di Sekretariat DPRD Samarinda, Selasa (2/6/2026).
Daya Beli Masyarakat Dinilai Belum Sepenuhnya Pulih
Helmi mengakui kondisi ekonomi saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa pedagang dan pelaku usaha, kata dia, telah menyampaikan keluhan terkait menurunnya aktivitas perdagangan dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, ia tetap optimistis kondisi tersebut dapat berangsur membaik apabila seluruh pihak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
Menurutnya, pelaku usaha perlu menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar agar aktivitas perdagangan tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
“Situasi ekonomi memang sedang menghadapi tantangan. Karena itu diperlukan penyesuaian agar usaha tetap bisa berjalan dan bertahan,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Permudah Akses Pelaku Usaha
Politikus Partai Gerindra itu juga mendorong pemerintah agar memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang ingin terlibat dalam rantai pasok Program MBG.
Ia menilai proses administrasi dan perizinan yang sederhana akan mempercepat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan peluang yang tersedia.
“Jangan sampai peluang yang ada justru sulit diakses karena prosedurnya terlalu panjang. Kemudahan birokrasi sangat penting agar masyarakat bisa ikut merasakan manfaat program tersebut,” tuturnya.
DPRD Soroti Potensi PHK di Sektor Pertambangan
Selain persoalan ekonomi, Helmi turut menaruh perhatian terhadap isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai muncul di sektor pertambangan akibat melemahnya harga batu bara di pasar global.
Menurutnya, perusahaan tentu menghadapi tantangan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun, setiap kebijakan terkait tenaga kerja harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada kebijakan pengurangan tenaga kerja, prosesnya harus sesuai aturan dan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” tegasnya.
Helmi juga mengimbau para pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan mulai melihat peluang usaha lain sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi.
Ia menegaskan DPRD Samarinda akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi maupun ketenagakerjaan dan siap menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kami akan terus mengawasi perkembangan yang ada dan memastikan setiap persoalan yang muncul mendapat perhatian sesuai fungsi DPRD,” pungkasnya.
(Adv)
