DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot Soal Tarif Parkir Berlangganan
KALTIMNEWSROOM.COM – Wacana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda mendapat perhatian dari DPRD Samarinda. Dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak menetapkan tarif yang memberatkan masyarakat saat menjalankan program tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai sistem parkir berlangganan dapat membantu memperbaiki tata kelola parkir yang selama ini belum maksimal. Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski begitu, ia mengingatkan agar Pemkot Samarinda tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penyusunan aturan dan besaran tarif parkir berlangganan.
“Program ini jangan hanya fokus pada pendapatan daerah, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat supaya tidak menimbulkan keberatan,” ujar Iswandi, Kamis (28/5/2026).
DPRD Samarinda Usulkan Skema Pembayaran Fleksibel
Iswandi mengatakan pemerintah perlu menyediakan beberapa pilihan pembayaran dalam program parkir berlangganan.
Menurut dia, sistem pembayaran tahunan saja belum tentu cocok bagi seluruh masyarakat Samarinda.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Samarinda membuka opsi pembayaran mingguan atau bulanan agar warga memiliki alternatif yang lebih ringan.
“Kalau ada pilihan pembayaran yang fleksibel, masyarakat tentu lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi keuangan mereka,” katanya.
Ia menilai langkah tersebut bisa membantu pemerintah menjalankan program parkir berlangganan secara lebih efektif dan diterima masyarakat luas.
Tarif Parkir Samarinda Harus Sesuai Kondisi Warga
Selain skema pembayaran, DPRD Samarinda juga meminta pemerintah menghitung tarif parkir secara matang.
Iswandi menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan banyak faktor sebelum menetapkan besaran tarif parkir berlangganan.
Beberapa faktor tersebut meliputi lokasi penerapan, jenis kendaraan, hingga kemampuan ekonomi masyarakat di tiap wilayah.
“Pemerintah harus membuat tarif yang wajar dan sesuai kondisi masyarakat Samarinda,” ujarnya.
Ia menambahkan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan itu tetap berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan warga.
DPRD Soroti Transparansi Pengelolaan Dana Parkir
DPRD Samarinda juga meminta pemerintah transparan dalam mengelola dana hasil parkir berlangganan.
Menurut Iswandi, masyarakat harus mengetahui penggunaan dana retribusi yang mereka bayarkan kepada pemerintah daerah.
Ia berharap hasil pengelolaan parkir nantinya benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan kota dan pelayanan publik.
“Warga harus bisa melihat manfaat nyata dari dana parkir yang mereka keluarkan,” tegasnya.
Ia menilai keterbukaan pengelolaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
DPRD Belum Terima Rancangan Resmi Parkir Berlangganan
Meski wacana itu sudah berkembang di tengah masyarakat, DPRD Samarinda mengaku belum menerima rancangan resmi dari pihak eksekutif.
Karena itu, DPRD belum membahas secara formal kebijakan tersebut bersama pemerintah kota.
“Sampai saat ini belum ada pembahasan resmi yang disampaikan pemkot ke DPRD,” kata Iswandi.
Ia memastikan DPRD akan mempelajari secara detail setiap aturan yang nantinya diajukan pemerintah terkait sistem parkir berlangganan di Samarinda.
Menurut dia, DPRD ingin memastikan kebijakan tersebut benar-benar mampu memperbaiki pengelolaan parkir tanpa membebani masyarakat.
(Adv)
