DPRD Samarinda Soroti Maraknya Pencurian Kabel PJU, Pengawasan Aset Publik Diminta Diperketat
KALTIMNEWSROOM.COM – Maraknya pencurian kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sejumlah fasilitas umum di Kota Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. DPRD meminta pemerintah kota segera memperkuat sistem pengawasan aset publik agar kerusakan fasilitas tidak terus berulang.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai aksi pencurian infrastruktur publik sudah sangat meresahkan karena berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
“Kasus kehilangan fasilitas umum terus terjadi dan dampaknya langsung dirasakan warga. Ketika lampu jalan padam karena kabel dicuri, masyarakat tentu merasa tidak nyaman dan keamanan di jalan juga ikut terganggu,” ujarnya di Samarinda, Selasa.
Menurutnya, pencurian tidak hanya menyasar kabel PJU, tetapi juga penutup drainase hingga baut pada konstruksi jembatan. Kondisi itu menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.
Jalan Gelap Dinilai Tingkatkan Risiko Kecelakaan dan Kriminalitas
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah ruas jalan utama dan titik strategis di Samarinda mengalami minim penerangan akibat hilangnya kabel PJU.
Deni mengatakan kondisi jalan yang gelap berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari. Selain itu, situasi tersebut juga dapat memicu meningkatnya tindak kriminalitas jalanan.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, tentu risikonya besar. Jalan yang gelap bisa membahayakan pengendara dan membuka peluang terjadinya aksi kriminal pada malam hari,” katanya.
DPRD Minta Pemkot Terapkan Pengawasan Preventif
DPRD Samarinda meminta pemerintah kota segera mengevaluasi pola pengawasan aset publik. Deni menilai pemerintah perlu mengubah sistem pengamanan dari pola reaktif menjadi langkah preventif.
Ia mendorong seluruh OPD terkait untuk melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas umum, minimal satu kali dalam sebulan, guna mendeteksi kerusakan maupun kehilangan sejak dini.
Selain itu, DPRD juga meminta adanya kolaborasi yang lebih kuat antarinstansi. Dinas Perhubungan diminta meningkatkan pemantauan lapangan, Dinas PUPR memperketat pengamanan konstruksi, dan Satpol PP ikut memperkuat pengawasan di lapangan.
DPRD Samarinda Ingatkan Potensi Pemborosan Anggaran
Deni menegaskan lemahnya pengawasan aset publik dapat membuat anggaran daerah terus terserap untuk memperbaiki fasilitas yang hilang akibat pencurian.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak efektif bagi pembangunan jangka panjang karena pemerintah harus berulang kali mengeluarkan biaya untuk penggantian infrastruktur yang sama.
“Kalau pengawasan tidak diperkuat, pemerintah akan terus menghabiskan anggaran untuk memperbaiki fasilitas yang dicuri. Situasi ini tentu tidak baik untuk efisiensi pembangunan daerah,” ungkapnya.
Komisi III DPRD Samarinda menyatakan akan terus mengawal pengelolaan infrastruktur publik di Kota Tepian. DPRD juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
(Adv)
