DPRD Samarinda Khawatir 49 Ribu Warga Kehilangan Jaminan Kesehatan
KALTIMNEWSROOM.COM – Rencana pengalihan pembiayaan BPJS Kesehatan bagi 49.000 warga penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Kota Samarinda kembali mendapat sorotan DPRD Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan polemik tersebut berlarut-larut tanpa kepastian. Ia menilai persoalan jaminan kesehatan masyarakat miskin harus segera diselesaikan melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
DPRD Samarinda Minta Pemerintah Utamakan Kepentingan Warga
Anhar mengatakan masih banyak warga Samarinda yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas. Menurut data yang ia sampaikan, sekitar 36 persen masyarakat masuk kategori pra sejahtera.
Ia menilai kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS secara mandiri.
“Masih banyak masyarakat kita yang kondisi ekonominya terbatas. Untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan, sehingga iuran kesehatan tentu menjadi beban tambahan,” ujarnya di Gedung DPRD Samarinda.
Anhar Dorong Gubernur dan Wali Kota Cari Solusi Bersama
Anhar meminta Gubernur Kalimantan Timur dan Wali Kota Samarinda segera duduk bersama membahas solusi pembiayaan BPJS bagi 49.000 warga tersebut.
Menurutnya, persoalan kesehatan masyarakat tidak boleh berubah menjadi perdebatan kewenangan antarpemerintah daerah.
“Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi tarik-menarik tanggung jawab. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kepastian jaminan kesehatan,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah harus lebih fokus mencari solusi dibanding memperdebatkan kemampuan anggaran masing-masing daerah.
DPRD Nilai Akses Kesehatan Sangat Penting
Anhar menegaskan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah. Jika masyarakat tidak mendapatkan layanan kesehatan karena persoalan biaya, maka kondisi kemiskinan akan semakin sulit diatasi.
“Kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kalau warga sakit tetapi tidak bisa berobat, tentu dampaknya akan besar terhadap kehidupan dan produktivitas mereka,” jelasnya.
Politisi Komisi IV DPRD Samarinda itu juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan.
DPRD Samarinda Siap Jadi Mediator
Anhar mengatakan DPRD Samarinda siap memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda.
Ia berharap kedua pihak dapat menyamakan data dan skema pembiayaan agar masyarakat tetap terlindungi.
“Kalau memang perlu duduk bersama, DPRD siap memfasilitasi. Yang penting masyarakat jangan sampai kehilangan hak layanan kesehatannya,” katanya.
Wacana pengalihan pembiayaan PBI dari provinsi ke kabupaten dan kota sendiri muncul setelah adanya penyesuaian kewenangan dan kemampuan fiskal daerah.
Namun hingga kini, belum ada keputusan final terkait skema pembiayaan bagi 49.000 warga Samarinda penerima bantuan iuran tersebut.
(Adv)
