DPRD Samarinda Prioritaskan Program Berdampak Langsung dalam Penyusunan APBD 2027
KALTIMNEWSROOM.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mulai menyusun arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan program yang berdampak langsung kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil karena ruang fiskal daerah diperkirakan masih menghadapi tekanan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat internal Banggar DPRD Kota Samarinda, Selasa (21/7/2026). Sejumlah anggota dewan menilai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 harus menggunakan asumsi yang realistis agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif.
Anggota Banggar DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama dalam penyusunan APBD tahun depan. Menurutnya, belum tuntasnya penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus benar-benar memilih program yang menjadi prioritas. Yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat harus didahulukan, sedangkan kegiatan yang belum mendesak dapat disesuaikan dengan kondisi anggaran,” kata Iswandi.
Banggar Dorong Efisiensi Belanja Daerah
Iswandi menilai DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda harus mengedepankan efisiensi dalam penyusunan anggaran. Dengan cara itu, pelayanan publik dan pembangunan tetap dapat berjalan meski kondisi fiskal masih terbatas.
Ia juga menyebut pemerintah kota terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait dana kurang salur. Namun, menurutnya, hasil akhir berupa pencairan dana jauh lebih penting dibandingkan proses komunikasi yang berlangsung.
“Saya meyakini pemerintah kota sudah melakukan berbagai langkah komunikasi dengan pemerintah pusat. Tidak semua proses harus dipublikasikan, tetapi yang paling penting adalah hasilnya,” ujarnya.
DPRD Uji Asumsi Penyusunan APBD Samarinda 2027
Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak hanya berfokus pada besaran anggaran. Banggar juga menguji seluruh asumsi yang menjadi dasar penyusunan APBD.
Menurutnya, DPRD memeriksa berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat ketimpangan, hingga kemampuan riil pendapatan daerah. Langkah tersebut bertujuan menghasilkan APBD yang sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan semua asumsi yang digunakan realistis. Jangan sampai target pendapatan maupun belanja disusun terlalu optimistis tetapi sulit direalisasikan,” ujar Abdul Rohim.
Banggar juga mengevaluasi pelaksanaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar perbaikan penyusunan anggaran tahun depan.
Target PAD Ikut Jadi Fokus Pembahasan
Selain membahas belanja daerah, Banggar juga mengkaji peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD ingin memastikan target PAD yang disusun pemerintah benar-benar mencerminkan potensi riil dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan.
“Kami juga akan melihat apakah target PAD yang disusun sudah maksimal atau masih ada ruang untuk ditingkatkan melalui strategi tertentu. Itu yang sedang kami telaah,” katanya.
Saat ini, proyeksi sementara APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD 2026. Namun, angka itu masih berupa draf KUA-PPAS dan akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Banggar DPRD Kota Samarinda menjadwalkan pembahasan bersama TAPD pada awal Agustus 2026. Forum tersebut akan menyelaraskan target pendapatan, asumsi makro, dan prioritas belanja sebelum KUA-PPAS ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD 2027.
(Adv)
