Layanan KB Gratis di Samarinda Terhenti, DPRD Siapkan Dukungan Rp1,5 Miliar
KALTIMNEWSROOM.COM – Keterbatasan anggaran membuat layanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kota Samarinda belum dapat berjalan seperti sebelumnya. Program yang selama ini membantu warga berpenghasilan rendah terpaksa berhenti sementara setelah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda menjalani efisiensi anggaran pada 2026.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Riska Wahyuningsih mengatakan pemangkasan anggaran membuat ruang DP2KB untuk membiayai layanan KB gratis semakin terbatas. Saat ini, anggaran yang tersisa di DP2KB sekitar Rp10 miliar.
“Setelah ada efisiensi anggaran, DP2KB tidak bisa lagi memberikan layanan KB gratis, padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” kata Riska, Selasa, 18 Agustus 2026.
Masyarakat Kurang Mampu Masih Membutuhkan KB Gratis
Riska menjelaskan, layanan KB gratis sebelumnya menyasar masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. DP2KB juga menggandeng sejumlah rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada peserta program.
Selain memperoleh layanan KB, masyarakat dari wilayah yang jauh juga mendapatkan bantuan biaya perjalanan. Fasilitas tersebut membantu warga yang kesulitan menjangkau layanan kesehatan karena keterbatasan biaya.
Penghentian sementara program tersebut menjadi perhatian DPRD Samarinda karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB gratis masih cukup tinggi.
Riska berharap pemerintah dapat kembali menyediakan anggaran agar program tersebut dapat berjalan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Beban Kerja DP2KB Samarinda Cukup Luas
Menurut Riska, keterbatasan anggaran juga perlu melihat besarnya tanggung jawab DP2KB. Instansi tersebut tidak hanya menangani pelayanan KB, tetapi juga menjalankan berbagai program pembangunan keluarga.
DP2KB memiliki tugas dalam pembinaan keluarga dan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas. Instansi tersebut juga terlibat dalam Gerakan Orang Tua Asuh serta program percepatan penurunan angka stunting di Samarinda.
Dengan banyaknya program yang harus berjalan, efisiensi anggaran membuat DP2KB perlu menentukan skala prioritas dalam menjalankan programnya.
DP2KB Cari Dukungan dari CSR
Untuk mempertahankan layanan KB gratis, DP2KB sempat mencari dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Organisasi profesi juga menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat membantu keberlanjutan layanan tersebut.
Namun, Riska menilai CSR tidak dapat menjadi sumber pendanaan utama untuk program pemerintah dalam jangka panjang. Menurutnya, perusahaan juga harus membagi dana CSR untuk berbagai kebutuhan dan sektor lainnya.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi. Kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” ujar Riska.
DPRD Samarinda Siapkan Rp1,5 Miliar
Komisi IV DPRD Samarinda berencana ikut mendukung keberlanjutan program KB gratis. Riska mengatakan dirinya akan menyisihkan sebagian pokok-pokok pikiran (pokir) untuk membantu program di DP2KB.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka kembali akses layanan KB gratis bagi masyarakat kurang mampu di Samarinda.
“Sekitar Rp1,5 miliar untuk program di DP2KB saya titipkan,” demikian Riska Wahyuningsih.
(Adv)
