KALTIMNEWROOM.COM – Perubahan status desil kesejahteraan warga Samarinda mendapat perhatian DPRD. Komisi IV DPRD Samarinda menemukan keluhan warga yang tiba-tiba masuk ke desil lebih tinggi, meski kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan signifikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny Passie mengatakan pemerintah perlu memperkuat proses pembaruan dan verifikasi data kesejahteraan. Menurutnya, perubahan desil harus menggunakan indikator yang jelas agar tidak merugikan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan sosial (bansos).
“BPS saat ini memang sedang melakukan Sensus Ekonomi untuk memperbaiki desil-desil tadi. Tapi perubahan status ini harus punya dasar indikator yang jelas,” kata Novan, Selasa (6/10/2026).
Novan meminta Dinas Sosial ikut terlibat dalam proses verifikasi. Menurutnya, pemerintah perlu mencocokkan data dengan kondisi warga di lapangan sebelum mengubah status desil.
Ia menyoroti kasus warga yang sebelumnya masuk desil 1 atau kelompok sangat miskin, tetapi kemudian naik ke desil yang lebih tinggi tanpa perubahan kondisi ekonomi yang berarti.
“Kalau awalnya desil 1 terus mendadak melompat ke desil atasnya, ini jadi tanda tanya besar. Kecuali kalau memang ekonomi mereka mendadak melonjak karena dapat warisan, jadi perekonomian naik,” ujar Novan.
Data Desil Harus Gunakan Banyak Indikator
Novan menjelaskan pemerintah tidak bisa menentukan tingkat kesejahteraan hanya berdasarkan penghasilan warga. Petugas juga perlu melihat kepemilikan aset, kondisi rumah, serta jumlah tanggungan keluarga.
Karena itu, warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan. Namun, pemerintah tetap harus melakukan verifikasi sebelum menyetujui perubahan data.
“Kalau ingin mengajukan perbaikan desil agar sesuai dengan kondisi diri, pengajuan ini kategorinya harus ada. Bukan berarti semua pengajuan disetujui. Kan ada indikatornya, misalnya korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan syarat lainnya harus masuk,” jelasnya.
Menurut Novan, pemerintah juga perlu memperhatikan warga yang masuk kelompok rentan miskin. Kelompok tersebut bisa mengalami penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan atau perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Ia menilai pembaruan data harus mampu mendeteksi perubahan kondisi warga sejak awal. Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil langkah sebelum keluarga tersebut benar-benar jatuh ke dalam kemiskinan.
DPRD Dorong Integrasi Data Antarinstansi
Untuk memperkuat pendataan kelompok rentan, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong pemerintah mengintegrasikan data dari berbagai organisasi perangkat daerah.
Novan menyebut Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu instansi yang memiliki data penting untuk membantu pemerintah memetakan kelompok rentan.
“Pendataan ini harus komprehensif dan melibatkan banyak stakeholder. Contohnya untuk kategori rentan, kita bisa lihat data dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau ada perusahaan yang terindikasi bakal melakukan PHK, pekerja di sana kan masuk kategori rentan,” katanya.
Menurut Novan, informasi mengenai potensi PHK dapat menjadi salah satu indikator awal untuk mendeteksi keluarga yang berpotensi mengalami penurunan kesejahteraan.
“Nah, potensi-potensi seperti ini yang harus terpantau,” demikian Novan Syahronny Passie.
(Adv)
