KALTIMNEWSROOM.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi nasional. Namun, besarnya anggaran belanja pangan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku UMKM.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hasil evaluasi menunjukkan manfaat ekonomi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu masih terkonsentrasi di sebagian pelaku rantai distribusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut setelah bertemu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Trenggono, untuk membahas evaluasi tata kelola MBG.
DEN melakukan kajian di sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasilnya menunjukkan belanja pangan MBG berpotensi menembus lebih dari Rp120 triliun setiap tahun. Program itu perkiraannya mampu membuka sekitar 1,2 juta lapangan kerja.
Meski demikian, Luhut menilai pelaku usaha kecil belum menikmati peluang ekonomi tersebut secara maksimal.
“Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok,” tulis Luhut melalui akun Instagram pribadinya.
Distribusi Anggaran Jadi Sorotan
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai persoalan utama terletak pada mekanisme distribusi anggaran, bukan pada tujuan Program MBG.
Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang memicu aktivitas ekonomi. Namun, manfaat terbesar justru dinikmati agregator, distributor, vendor besar, hingga kontraktor pengadaan.
Akibatnya, petani dan nelayan hanya memperoleh porsi nilai tambah yang relatif kecil.
“Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan,” ujar Ronny.
Evaluasi MBG: Tiga Faktor Hambat Pelaku Lokal
Ronny menyebut sedikitnya ada tiga faktor yang membuat pelaku usaha lokal belum menikmati manfaat optimal dari MBG.
Pertama, sebagian besar petani dan nelayan masih berproduksi dalam skala kecil. Mereka juga belum mampu menyediakan pasokan secara konsisten dalam jumlah besar.
Kedua, sistem pengadaan lebih mengutamakan kepastian pasokan dan efisiensi administrasi. Kondisi itu membuat penyelenggara lebih sering memilih pemasok besar.
“Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan,” katanya.
Ketiga, kelembagaan ekonomi di tingkat hulu masih lemah. Banyak petani dan nelayan belum memiliki koperasi atau lembaga bersama yang kuat. Akibatnya, posisi tawar mereka tetap rendah dalam rantai pasok.
Ronny menilai pemerintah perlu membuat kebijakan afirmatif yang mendorong keterlibatan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal. Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi Program MBG dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
(Redaksi)






