Marinus Gea Desak Pemerintah Segera Pulihkan Trauma Anak Korban Kekerasan Massa di Bali
DENPASAR – Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, melontarkan kritik tajam sekaligus peringatan keras terhadap lambatnya respons penanganan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban dalam aksi kekerasan massa di Bali. Kejadian memilukan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan jejak trauma mendalam yang berpotensi merusak masa depan generasi muda jika pemerintah tidak segera turun tangan. Marinus menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk hadir dalam memberikan perlindungan serta layanan pemulihan trauma yang komprehensif bagi para korban di bawah umur tersebut.
Menurut Marinus, insiden kekerasan yang melibatkan massa sering kali menempatkan anak-anak sebagai saksi mata maupun korban langsung yang paling rentan. Paparan visual dan emosional terhadap brutalitas di ruang publik dapat memicu gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang berat. Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk segera berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat guna mengirimkan tim psikolog klinis ke lokasi kejadian.
Urgensi Pendampingan Psikologis Berkelanjutan
Intervensi medis saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang tidak kasat mata. Marinus Gea menekankan bahwa proses trauma healing harus berjalan secara berkelanjutan, bukan sekadar formalitas sesaat setelah kejadian viral di media sosial. Ia menuntut adanya pemantauan jangka panjang terhadap perkembangan mental anak-anak tersebut agar mereka dapat kembali bersosialisasi secara normal tanpa dihantui ketakutan luar biasa.
- Pemerintah wajib menyediakan fasilitas konseling gratis bagi keluarga korban.
- Identifikasi dini terhadap gejala depresi dan kecemasan pada anak-anak di lokasi konflik.
- Pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menciptakan lingkungan yang suportif.
- Penyediaan ruang aman (safe house) jika lingkungan tempat tinggal korban masih dianggap rawan konflik.
Evaluasi Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak
Kritik Marinus ini juga merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat dan konflik. Marinus menilai bahwa sering kali koordinasi antarlembaga di lapangan masih tumpang tindih, sehingga bantuan psikologis terlambat menjangkau mereka yang membutuhkan. Ia berjanji akan membawa isu ini ke dalam rapat kerja komisi untuk mengevaluasi kinerja instansi terkait dalam menangani kasus serupa di berbagai wilayah Indonesia.
Melihat tren kekerasan massa yang belakangan meningkat, analisis jurnalisme kami menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi korban. Jika pelaku hanya dihukum tanpa ada upaya pemulihan bagi anak-anak yang melihatnya, maka kita sedang menanam benih dendam dan persepsi kekerasan yang dianggap normal di mata mereka. Artikel ini sekaligus menjadi refleksi atas laporan sebelumnya mengenai peningkatan eskalasi konflik horizontal yang memerlukan pendekatan restorative justice dan mitigasi dampak sosial yang lebih matang.
Membangun Sistem Mitigasi Konflik Berbasis Perlindungan Anak
Selain penanganan pasca-kejadian, Marinus Gea mendorong pemerintah untuk membangun sistem mitigasi konflik yang lebih proaktif. Pendidikan mengenai perdamaian dan toleransi harus diperkuat di wilayah-wilayah rawan gesekan sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap tindakan kekerasan di depan anak-anak adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur sosial bangsa.
- Peningkatan patroli keamanan di area pemukiman padat penduduk.
- Edukasi bagi orang tua mengenai cara menangani anak yang mengalami syok akibat melihat kekerasan.
- Penguatan peran KPAI di tingkat daerah untuk melakukan pengawasan ketat.
Dengan adanya desakan kuat dari parlemen, diharapkan pemerintah tidak hanya fokus pada pengejaran pelaku kriminal, tetapi juga menaruh perhatian besar pada aspek pemulihan psikis. Masa depan anak-anak di Bali yang menjadi korban kekerasan ini bergantung pada seberapa cepat dan efektif langkah pemulihan yang diberikan oleh negara saat ini.
