HUT ke69 Kaltim, DPRD Dorong jadi Momentum Menuju Kemandirian Fiskal
Kaltimnewsroom.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (9/1/2026) bukan sekadar seremoni.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa momen bersejarah ini harus menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap kemandirian fiskal daerah.
Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Kaltim telah tumbuh menjadi provinsi strategis dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, tantangan besar masih menanti: bagaimana mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan fiskal yang berkelanjutan.
Hasanuddin menekankan, HUT ke-69 harus menjadi momentum untuk memperkuat basis ekonomi lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
“Jadi usianya sudah tidak muda lagi ya, sudah dewasa. Tentu kita berharap Kaltim juga dewasa dalam pengelolaan APBD. Paling tidak kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan pendapatan asli daerah,” ujar Hasanuddin Mas’ud di Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur selama ini sebagai salah satu provinsi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Kontribusi sektor sumber daya alam Kaltim terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional bahkan konsisten menempatkan provinsi ini di jajaran lima besar secara nasional.
Dampak Pemotongan Dana Bagi Hasil
Namun, kondisi fiskal Kaltim pada 2026 tidak sebanding dengan kontribusi tersebut. Hamas menyebut kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang daerah terima
“Akibat kebijakan efisiensi itu, DBH kita terpotong lebih dari 70 persen. Sehingga APBD Kaltim tahun 2026 hanya sekitar Rp15 triliun. Padahal, tanpa pemotongan, seharusnya bisa mencapai Rp21 triliun,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut daerah untuk tidak lagi bergantung penuh pada transfer pusat. Menurut Hamas, dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat seharusnya sebagai pelengkap, bukan sumber utama pembiayaan pembangunan.
“Kalau memang ada DBH ataupun dana alokasi yang lain, itu bonus. Tapi harapannya ke depan Kaltim bisa berdiri dengan APBD sendiri. Karena sejak berdiri, kontribusi Kaltim terhadap PDRB nasional itu besar, kita masuk lima besar terus dari 36 provinsi,” tegasnya.
Lebih jauh, Hamas menilai istilah “efisiensi anggaran” yang pemerintah pusat gunakan perlu dilihat secara lebih kritis dari perspektif daerah.
Menurutnya, pemotongan anggaran yang cukup besar tersebut lebih tepat sebagai pengalihan atau alokasi dana ke pusat.
“Adanya kemarin di provinsi itu lebih banyak masuk ke pusat. Ini sebenarnya bukan efisiensi, tapi alokasi,” ujarnya menutup pernyataan.
Gubernur Kaltim Dorong Kemandirian Ekonomi
Sejalan dengan pandangan DPRD, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa tantangan fiskal yang daerah hadapi harus dengan penguatan kemandirian ekonomi dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Menurut Rudy, usia 69 tahun merupakan fase penting bagi Kaltim untuk membuktikan kematangan dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan.
“Di usia 69 tahun ini, Kalimantan Timur harus semakin matang. Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Kemandirian fiskal menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan berkelanjutan,” kata Rudy Mas’ud dalam keterangannya.
Rudy mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa daerah tetap harus mampu beradaptasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang Kaltim miliki.
“Kita memahami kebijakan nasional, tetapi daerah juga harus cerdas mengelola potensi sendiri. Pendapatan asli daerah harus diperkuat, dan belanja harus semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa Kaltim memiliki modal besar untuk memperkuat PAD, baik melalui sektor jasa, pengembangan ekonomi non-ekstraktif, hingga optimalisasi aset daerah. Menurutnya, perubahan pola pembangunan menjadi keniscayaan di tengah keterbatasan fiskal.
“Ke depan kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Kita harus mendorong sektor-sektor lain yang berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi daerah,” kata Rudy.
Ajak OPD Lebih Efektif
Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bekerja lebih disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Setiap rupiah APBD, menurut Rudy, harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan anggaran yang lebih terbatas, justru kita dituntut bekerja lebih efektif, lebih kreatif, dan lebih cepat,” tegasnya.
Peringatan HUT ke-69 Kalimantan Timur pun menjadi penanda penting bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak semakin ringan. Di tengah kebijakan efisiensi nasional, kemandirian fiskal menjadi agenda utama yang harus diwujudkan melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Baik DPRD maupun Pemerintah Provinsi sepakat bahwa usia Kaltim yang kian matang harus diiringi dengan kemampuan berdiri di atas kekuatan sendiri. Dengan pengelolaan APBD yang lebih mandiri dan berorientasi pada kepentingan rakyat, Kaltim diharapkan mampu terus melaju sebagai daerah strategis yang berdaulat secara ekonomi dan fiskal.
(tim redaksi)
